Debat Ekonomi Singapura: Pemerintah Tolak Gagasan WP yang Dinilai Terlalu Fokus pada UMKM

Parlemen Singapura menjadi panggung perdebatan sengit tentang arah kebijakan ekonomi negara-kota itu pada Rabu (5/8), ketika Partai Pekerja (WP) mendesak pemerintah untuk menggeser fokus dari perusahaan multinasional (MNC) ke usaha kecil dan menengah (UMKM). Mosi yang diajukan oleh dua anggota parlemen WP, Kenneth Tiong dan Jamus Lim, menyerukan pengurangan ketergantungan pada investasi asing dan MNC, dengan argumen bahwa strategi ekonomi saat ini masih bias terhadap perusahaan besar.

Jamus Lim, yang juga profesor ekonomi, menilai bahwa tinjauan strategi ekonomi terbaru pemerintah masih menunjukkan "bias implisit" terhadap MNC. Ia mengusulkan agar Singapura berhenti bersaing dengan menawarkan pajak rendah, nilai tukar yang undervalued, dan "merayu MNC yang mudah pindah". Sebaliknya, negara harus membangun wirausaha lokal yang kuat. "Ini berarti menyapih perusahaan kita dari fokus pada pemotongan biaya sebagai satu-satunya cara untuk bersaing," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Kedua Jeffrey Siow membela kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa ekonomi Singapura membutuhkan baik MNC maupun UMKM, dan keduanya saling memperkuat, bukan bersaing. "Kita tidak berada dalam situasi zero-sum. Pertumbuhan perusahaan lokal dan MNC kita saling menguntungkan," ujarnya. Siow juga mengklaim bahwa banyak usulan WP sebenarnya sudah tercakup dalam tinjauan strategi ekonomi yang ada. "Saya tidak mendengar ide besar yang bisa menggantikan ESR. Sebaliknya, WP justru membangun banyak rekomendasi dari ESR," tambahnya.

Data yang disajikan dalam debat menunjukkan bahwa UMKM mencakup 99 persen bisnis terdaftar dan mempekerjakan 70 persen tenaga kerja Singapura, tetapi hanya menyumbang sekitar setengah dari nilai tambah ekonomi. Lim berargumen bahwa jika UMKM terus terhambat oleh persaingan dengan pemain besar, Singapura tidak akan pernah melahirkan "unicorn" lokal yang mampu bersaing secara global. Namun, sejumlah anggota parlemen dari PAP, termasuk Edward Chia, menolak framing yang mempertentangkan perusahaan lokal dan global. "Kesuksesan Singapura tidak pernah dibangun di atas pilihan yang salah seperti itu," katanya.

Pemerintah juga menyoroti bahwa pasar domestik Singapura terlalu kecil untuk menjadi mesin pertumbuhan utama. Mariam Jaafar, anggota parlemen dari PAP, menegaskan bahwa permintaan domestik saja tidak akan menghasilkan pertumbuhan dan lapangan kerja yang diinginkan. NMP Mark Lee, ketua Singapore Business Federation, menambahkan bahwa permintaan domestik hanya bisa menjadi penyangga, bukan skala. "Jawabannya bukan proteksi, tapi membantu perusahaan Singapura membangun kapabilitas untuk pergi ke luar negeri," ujarnya.

Siow juga mengingatkan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk menarik investasi tidak mengurangi dukungan bagi perusahaan lokal. "Di saat negara-negara lain menghabiskan lebih banyak uang untuk menarik investasi strategis, respons kita tentu tidak boleh mengurangi upaya. Melepas investasi ini berarti lebih sedikit lapangan kerja berkualitas dan lebih sedikit peluang bagi warga Singapura," tegasnya.

Menjelang akhir debat, Lim membantah bahwa WP ingin mengabaikan MNC atau perusahaan milik pemerintah. Ia menuduh Siow membangun "strawman" dengan menggambarkan posisi WP secara keliru. "Apa yang dikaitkan oleh Tuan Siow kepada Partai Pekerja adalah dikotomi palsu yang tidak kami buat," katanya. Lim juga menegaskan bahwa WP tidak percaya permintaan domestik saja bisa menggerakkan ekonomi, melainkan mendorong pertumbuhan permintaan konsumen yang secara historis lebih lemah dibandingkan negara maju lainnya.

Dalam pidatonya, Lim mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mendukung UMKM, termasuk membatasi kenaikan sewa tahunan maksimal 3 persen, yang menurutnya akan memberi waktu bagi bisnis untuk menyesuaikan biaya tetap. Ia juga menyarankan peninjauan ulang batas rasio ketergantungan tenaga kerja asing di sektor seperti makanan dan minuman. Namun, anggota parlemen PAP, Saktiandi Supaat, mengingatkan tentang trade-off kebijakan. "Jika biaya tenaga kerja menjadi perhatian utama, apakah anggota menyarankan pelonggaran kebijakan tenaga kerja asing secara signifikan? Jika biaya sewa menjadi masalah, apakah anggota mengusulkan regulasi sewa atau intervensi yang lebih besar?" tanyanya.

Bagi Indonesia, perdebatan ini relevan karena mencerminkan dilema yang juga dihadapi banyak negara berkembang: bagaimana menyeimbangkan daya tarik investasi asing dengan penguatan usaha domestik. Kebijakan Singapura yang agresif menarik MNC sering dijadikan model, tetapi kritik WP menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada MNC bisa menghambat pertumbuhan wirausaha lokal. Indonesia, dengan pasar domestik yang besar, justru memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Singapura, namun tantangan serupa muncul dalam hal daya saing UMKM di tengah gempuran produk asing.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah Singapura akan mengakomodasi sebagian usulan WP, seperti pembatasan sewa, atau tetap pada jalur kebijakan yang ada. Meskipun terjadi perbedaan pandangan, Siow mengakui bahwa WP sebenarnya sejalan dengan strategi ekonomi pemerintah, dan perbedaan tersebut lebih pada penekanan. Apakah ini menandakan perubahan kebijakan yang lebih ramah UMKM di masa depan, atau hanya retorika politik belaka? Waktu yang akan menjawab.