Debat Parlemen Singapura: Oposisi Dorong Ekonomi Pro-Rakyat, Pemerintah Tegaskan Sistem yang Ada Sudah Memadai

Parlemen Singapura menjadi panggung perdebatan sengit selama sembilan jam pada Rabu (5/8) ketika Partai Pekerja (WP) melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai kurang berpihak pada warga lokal, khususnya generasi muda dan pengusaha pemula. Mosi yang diajukan dua anggota parlemen WP, Kenneth Tiong dan Jamus Lim, mengusung visi "ekonomi masa depan" yang lebih inklusif, namun pemerintah menegaskan bahwa sistem yang berjalan saat ini telah memberi peluang nyata bagi siapa pun yang mau berpartisipasi aktif.

Dalam debat yang berlangsung alot, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, membuka bantahan dengan menyatakan bahwa kunci keberhasilan warga Singapura adalah "partisipasi bermakna" dalam ekonomi—melalui pekerjaan layak, pertumbuhan upah riil, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Ia menolak anggapan bahwa sistem yang ada gagal memberikan ruang bagi warganya, seraya menggarisbawahi bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk bangkit kembali setelah mengalami kemunduran.

Di sisi lain, Kenneth Tiong melontarkan pertanyaan mendasar: bagaimana warga biasa bisa mendapatkan bagian yang langgeng dari kesuksesan negaranya? Menurutnya, "tangga pekerjaan" memang menjadi jalur utama mobilitas sosial, tetapi banyak anak muda yang enggan menjadi wirausaha karena minimnya jaring pengaman sosial, pasar domestik yang kecil, dan biaya usaha yang tinggi. Ia mendesak pemerintah untuk "merombak sistem" dengan menjadikan kepentingan generasi muda sebagai prioritas utama, bukan sekadar penyesuaian di akhir.

Salah satu usulan yang menonjol adalah pembentukan zona inovasi khusus di sekitar Nanyang Technological University (NTU), di mana lahan negara disewakan dengan biaya pemulihan, bukan nilai pasar. Keuntungan negara nantinya berasal dari pertumbuhan perusahaan di kawasan itu, bukan dari sewa. Tiong menyebut kawasan ini sebagai distrik yang "pro-pekerja dan pro-bisnis", dan menantang Singapura untuk menghabiskan tiga dekade berikutnya menjadi tempat berkembangnya perusahaan lokal, setelah tiga dekade sebelumnya sukses menjadi tuan rumah bagi perusahaan asing.

Anggota Parlemen Non-Konstituen WP, Andre Low, menambahkan kekhawatiran tentang "anak tangga terbawah yang rusak" dalam jenjang karier. Ia mengusulkan "janji awal yang adil" bagi warga di bawah 30 tahun yang baru lulus pendidikan atau wajib militer, agar mereka mendapatkan akses ke pekerjaan stabil atau jalur pengembangan karier yang layak. Salah satu idenya adalah membangun "pasar nasional" untuk magang berbayar, dengan kerangka kerja yang memberikan status karyawan penuh, kontribusi Dana Tabungan Pusat (CPF), pelatihan terstruktur, dan keterampilan yang dapat dialihkan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Negara Bidang Tenaga Kerja, Dinesh Vasu Dash, menyebut gambaran yang dilukiskan WP terlalu suram. Ia memaparkan data bahwa jumlah lowongan kerja masih lebih banyak daripada pencari kerja, dengan 32.800 lowongan entry-level pada kuartal pertama 2026. Ia juga menegaskan bahwa sistem yang ada telah berjalan baik, tetapi harus terus beradaptasi dengan generasi baru dan lingkungan kerja yang berubah. Salah satu rekomendasinya adalah mengakui pelatihan di tempat kerja sebagai bagian dari kualifikasi formal, sejalan dengan Tinjauan Strategis Ekonomi (ESR).

Namun, anggota parlemen WP, Louis Chua, mengkritik pemerintah yang masih memiliki "pola pikir tuan tanah" atau "rentier". Ia mengusulkan opsi sewa rumah publik dengan harga terjangkau yang dikaitkan dengan pendapatan, bukan tarif pasar. "Jika kita ingin melahirkan generasi pendiri perusahaan, jangan bebani mereka dengan cicilan rumah di usia 20-an dan 30-an," ujarnya. Sementara itu, NCMP Eileen Chong menyoroti pentingnya kesiapan regional, mengingat Singapura semakin agresif menanamkan modal di Asia Tenggara. Ia mempertanyakan siapa yang akan mewakili Singapura dalam ekspansi tersebut, dan menekankan pentingnya membekali warga lokal dengan pengalaman internasional.

Bagi Indonesia, perdebatan ini menawarkan refleksi menarik tentang bagaimana negara kecil dengan sumber daya terbatas berupaya menyeimbangkan daya tarik investasi asing dengan pemberdayaan wirausaha lokal. Kebijakan seperti zona inovasi dan magang berbayar yang diusulkan WP bisa menjadi bahan perbandingan, meskipun konteks ekonomi dan demografi Indonesia sangat berbeda. Yang jelas, Singapura terus berupaya mencari formula agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi juga memberikan dampak luas bagi warganya.

Pada akhirnya, mosi yang telah diamendemen berhasil disahkan, menandai kemenangan prosedural bagi pemerintah, namun pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan WP tetap menggantung. Menteri Tan See Leng mengakui bahwa tidak semua usaha akan berhasil dan tidak semua transisi akan mulus, tetapi ia berjanji Singapura akan tetap menjadi tempat di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencoba, berkembang, dan bangkit dari kegagalan. Pertanyaannya, apakah janji tersebut cukup untuk menjawab keraguan generasi muda yang merasa tertinggal?