Parlemen Singapura Loloskan Mosi Ekonomi Amandemen: Debat 9 Jam, Oposisi Tolak

Parlemen Singapura akhirnya mengesahkan mosi yang menyerukan ekonomi lebih setara dan inklusif, setelah melalui perdebatan alot selama sembilan jam yang melibatkan 24 anggota parlemen. Mosi yang diamandemen itu menegaskan komitmen terhadap ekonomi yang didukung perusahaan lokal dan global, namun langkah tersebut tidak berjalan mulus—seluruh 12 anggota oposisi dari Partai Pekerja (WP) menolak amandemen dan mosi secara keseluruhan.

Mosi awal yang diajukan Kenneth Tiong dan Jamus Lim dari WP mengusung visi ekonomi masa depan yang berpihak pada warga Singapura, dengan penekanan pada perusahaan lokal yang dinamis. Namun, Edward Chia dari Partai Aksi Rakyat (PAP) mengajukan amandemen untuk menyelaraskan mosi dengan Strategi Tinjauan Ekonomi (ESR) pemerintah, yang menurutnya justru memperkuat arah kebijakan yang sudah ada. Amandemen ini kemudian disetujui dengan dukungan penuh dari anggota parlemen yang ditunjuk (NMP), sementara WP memilih berseberangan.

Menteri Perdagangan dan Industri, Tan See Leng, membela amandemen tersebut dengan menyebutnya sebagai "kombinasi lengkap yang dibutuhkan Singapura". Ia menekankan bahwa elemen-elemen dalam mosi saling memperkuat dalam satu strategi ekonomi terpadu. Pemerintah, kata dia, akan menjaga keterbukaan ekonomi, berinvestasi jangka panjang, serta membantu pekerja beradaptasi dengan perubahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan tidak bisa dijamin, melainkan harus dibangun bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, Kenneth Tiong dengan tegas menjelaskan penolakan WP terhadap amandemen pertama yang mengubah kata "notwithstanding" menjadi "in line with" dalam konteks ESR. Menurutnya, ESR kurang memiliki target terukur dan laporan evaluasi yang jelas. "Pisahkan retorika tentang janji yang ditepati dari hasil yang terukur. Tanpa pelacakan, konsistensi tidak bisa dibedakan dari pengulangan," ujarnya. WP menilai mosi tersebut seharusnya berkomitmen pada prinsip, bukan sekadar rencana operasional pemerintah.

Perbedaan mendasar antara pemerintah dan oposisi terletak pada cara memandang model ekonomi Singapura. Menteri Transportasi sekaligus Menteri Keuangan Kedua, Jeffrey Siow, yang ikut memimpin komite ESR, mengakui adanya kesamaan pandangan dengan WP dalam mendukung UKM dan startup. Namun, ia menolak keras gambaran WP yang menyebut model ekonomi Singapura timpang, di mana perusahaan multinasional menciptakan kekayaan sementara UKM tertekan. "Jika diagnosis awal salah, obat yang diusulkan akan membawa kita ke arah yang salah," tegasnya.

Siow juga membantah klaim WP tentang kebijakan penetapan harga lahan yang seragam. Menurutnya, Singapura sudah menerapkan pendekatan berbeda berdasarkan peruntukan lahan, seperti perumahan, komersial, atau industri. Sementara itu, Tiong menyoroti kurangnya target ekonomi konkret di luar pertumbuhan PDB, dan menilai pemerintah "sedikit enggan untuk diukur". Ia juga mengkritik ESR yang hanya menambahkan bab baru tentang kecerdasan buatan (AI) tanpa mengubah fundamental kebijakan.

Menariknya, Siow justru menilai usulan WP bukanlah "buku pedoman ekonomi yang berbeda", melainkan sejalan dengan arah ESR. "Kami memiliki banyak kesamaan," katanya, sambil menambahkan bahwa dalam dunia yang semakin kompetitif, lebih baik mencari titik temu daripada memperuncing perbedaan. Namun, ia juga mengakui belum mendengar "ide besar" dari WP yang bisa menggantikan ESR.

Bagi Indonesia, dinamika politik ekonomi Singapura ini relevan mengingat posisi negara tersebut sebagai mitra dagang dan investor utama. Perdebatan tentang keseimbangan antara perusahaan asing dan lokal, serta tuntutan akan target terukur, mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Keputusan Singapura untuk tetap membuka diri pada investasi global sambil memperkuat daya saing lokal bisa menjadi pelajaran berharga bagi kebijakan ekonomi nasional.

Ke depan, implementasi ESR akan menjadi ujian nyata bagi pemerintah Singapura untuk membuktikan komitmennya pada inklusivitas. Pertanyaannya, mampukah pemerintah menerjemahkan rekomendasi strategis menjadi kebijakan yang terukur dan berdampak langsung bagi warga? Atau justru oposisi yang berhasil menggiring diskusi menuju target yang lebih konkret? Perkembangan ini layak dicermati, mengingat arah kebijakan ekonomi Singapura akan mempengaruhi stabilitas kawasan.