Menhan Sjafrie: TNI Siap Jaga Kedaulatan, Latihan Bakal Lebih Intensif pada 2026
Baca dalam 60 detik
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kesiapan TNI menjaga kedaulatan setelah menyaksikan Latihan Terintegrasi 2026 di Kepulauan Riau.
- Pemenuhan amunisi dan alutsista yang sempat menjadi kelemahan kini disebut telah teratasi, menandai revitalisasi pertahanan menuju 2026.
- Rencana peningkatan frekuensi latihan menjadi dua hingga tiga kali setahun akan membutuhkan dukungan anggaran DPR dan industri pertahanan dalam negeri.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan keyakinannya bahwa seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tiga matra telah mampu menjawab tantangan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai meninjau langsung Latihan Terintegrasi TNI 2026 yang berlangsung di Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).
Latihan yang melibatkan personel dan sistem persenjataan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ini menjadi panggung pembuktian kesiapan tempur. Sjafrie mengaku terkesan dengan peragaan kekuatan yang dilihatnya, mulai dari alutsista hingga pengawakan prajurit. "Dari yang saya lihat langsung di lapangan, sudah meyakinkan saya selaku Menteri Pertahanan untuk melaporkan kepada Presiden bahwa TNI sudah mampu menjawab tantangan tugas," ujarnya dalam keterangan resmi.
Di balik optimisme tersebut, terdapat pengakuan jujur tentang masa lalu. Sjafrie mengingatkan bahwa beberapa tahun sebelumnya TNI masih mengalami kekurangan, terutama dalam hal pemenuhan amunisi dari kaliber kecil hingga besar, roket, rudal, dan bom. Namun, pada latihan kali ini, ia menegaskan bahwa kebutuhan amunisi tersebut telah terpenuhi. "Pada hari ini saya sudah melihat langsung kekuatan tempur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, baik dari alutsista, kualitas pengawakan, dan keperluan amunisi dari yang terkecil hingga terbesar sudah dipenuhi," katanya.
Revitalisasi pertahanan menjadi kata kunci dalam pernyataan Sjafrie. Ia menilai pengeluaran kekuatan TNI pada 2026 mulai bangkit, dan hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban sistem pertahanan negara kepada rakyat. "Misi utama yang dibebankan rakyat Indonesia kepada Presiden selaku mandataris bisa dipertanggungjawabkan oleh sistem pertahanan negara yang instrumennya adalah TNI," tegasnya.
Untuk menjaga momentum ini, Menhan berencana meningkatkan frekuensi latihan, baik yang terintegrasi maupun pembinaan di masing-masing angkatan. Jika sebelumnya latihan hanya dilakukan sekali setahun, ke depan akan digelar dua hingga tiga kali dalam setahun. "Ini untuk menunjukkan bahwa antara prajurit, peralatan, dan dukungan itu menjadi satu," jelas Sjafrie. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan diri (confidence building) prajurit.
Kebijakan tersebut tentu membutuhkan sokongan anggaran yang tidak sedikit. Sjafrie menyadari bahwa kehadiran anggota DPR, termasuk Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan Wakil Ketua Dave Laksono yang turut hadir dalam kunjungan itu, sangat diperlukan untuk mendukung kemampuan anggaran TNI. Dukungan legislatif menjadi krusial agar program latihan yang lebih intensif dapat berjalan lancar.
Selain memperkuat kesiapan tempur, Sjafrie juga menyoroti pentingnya industri pertahanan dalam negeri. Ia menyebut akan melakukan modifikasi operasional terhadap hasil produksi dalam negeri untuk ditunjukkan kepada publik. Salah satu contohnya adalah pengoperasian unmanned survival vehicle, yang akrab disebut pesawat kamikaze. "Ini akan kita gunakan untuk menghadapi para penyelundup-penyelundup ilegal yang menerobos perbatasan dengan cara yang tidak sah," ujarnya. Langkah ini menunjukkan upaya memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengamanan perbatasan.
Bagi Indonesia, pernyataan Menhan ini bukan sekadar kabar internal militer. Di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, kesiapan TNI menjadi jaminan stabilitas. Peningkatan frekuensi latihan dan pemenuhan alutsista juga berimplikasi pada anggaran negara, yang berarti akan ada alokasi lebih besar untuk sektor pertahanan. Investor dan pelaku industri pertahanan dalam negeri tentu akan menyambut baik komitmen ini, karena membuka peluang kerja sama dan pengembangan industri strategis.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana komitmen ini diwujudkan dalam postur anggaran 2026. Apakah DPR akan menyetujui peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan? Dan bagaimana industri pertahanan dalam negeri akan berperan dalam memenuhi kebutuhan alutsista yang semakin modern? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah optimisme Menhan berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
