Diplomasi Agama Kini Jadi Kebutuhan, Dubes RI untuk Vatikan Dorong Pelengkap Jalur Konvensional
Baca dalam 60 detik
- Dubes RI untuk Takhta Suci Vatikan menilai pendekatan berbasis keyakinan esensial untuk menjembatani konflik bernuansa identitas keagamaan yang kerap gagal diselesaikan lewat jalur sekuler.
- Pengalaman liputan konflik Timur Tengah melatarbelakangi keyakinan bahwa literasi agama sama krusialnya dengan penguasaan isu keamanan dan politik bagi seorang diplomat.
- Keberagaman Indonesia yang harmonis dinilai sebagai modal berharga untuk memperkuat peran negara di forum keagamaan internasional, sekaligus membangun kepercayaan antaragama.

Di tengah meningkatnya konflik global yang berakar pada identitas keagamaan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menegaskan bahwa diplomasi berbasis agama tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk melengkapi pendekatan konvensional antarnegara. Pernyataan ini disampaikan dalam The 10th International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) 2026 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (5/8).
Menurut Trias, diplomasi sekuler yang selama ini menjadi andalan kerap gagal membedah konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan. Ia menilai aktivitas diplomatik saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dan agama, yang justru sering kali menjadi akar persoalan. Oleh karena itu, dialog berbasis keagamaan harus diposisikan sebagai instrumen yang setara dengan negosiasi politik dan ekonomi.
Dalam paparannya, Trias menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis agama menempatkan pemuka dan lembaga keagamaan sebagai mitra negara dalam memfasilitasi dialog. Pengalamannya sebagai jurnalis yang meliput langsung konflik Irak pada 2003 menjadi fondasi penting. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pemahaman agama dapat menjadi kunci membuka ruang negosiasi yang tidak terjangkau oleh protokol diplomatik biasa.
Trias juga berbagi pengalaman dialognya dengan Paus Fransiskus, yang kerap merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pertemuan dengan tamu negara. Kepada pemimpin Gereja Katolik dunia itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan keragaman agama serta etnis, tetap mampu menjaga persatuan. Pernyataan ini bukan sekadar narasi, melainkan bukti nyata yang diakui di forum internasional.
Bagi Indonesia, gagasan ini memiliki relevansi strategis. Di tengah menguatnya politik identitas di berbagai kawasan, kemampuan Jakarta untuk memainkan peran sebagai jembatan antaragama dapat memperkuat posisi diplomasi nasional. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan forum seperti R20 (Religion of Twenty) pada Presidensi G20 2022 menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan ini diangkat ke panggung dunia.
Trias menegaskan bahwa pendekatan berbasis agama bukan untuk mempromosikan agama tertentu, melainkan untuk membangun dunia yang lebih toleran melalui penguatan rasa saling percaya. Ia meyakini bahwa kepercayaan antarumat beragama adalah fondasi yang dapat meredam eskalasi konflik yang sering kali dipicu oleh kesalahpahaman dan prasangka.
Namun, tantangan tetap ada. Diplomasi agama membutuhkan kapasitas dan pemahaman yang mendalam, tidak hanya dari para diplomat, tetapi juga dari para pemuka agama yang terlibat. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan kapasitas ini secara berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan sejauh mana Jakarta dapat memanfaatkan modal keberagaman yang dimilikinya untuk memperkuat pengaruh di kancah global.



