El Niño Memicu Lonjakan Kebakaran Hutan: Indonesia Menuju Musibah Terparah?

JAKARTA — Indonesia berada di ambang musibah kebakaran hutan dan lahan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi dan analisis independen menunjukkan luas area terbakar serta jumlah titik panas (hotspot) telah melampaui rekor periode yang sama pada 2019, saat negara ini dilanda salah satu bencana kabut asap paling parah dalam sejarah modern.

Platform pemantauan kebakaran Sipongi milik Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 107.000 hektare hutan dan lahan hangus pada paruh pertama tahun ini—hampir dua kali luas Jakarta. Angka ini melonjak 120 persen dibandingkan periode yang sama lima tahun lalu. Sementara itu, Nusantara Atlas, lembaga pemantau independen, mendeteksi 116.000 titik panas sejak Januari, lebih banyak 6.000 titik dibandingkan 2019.

Lonjakan aktivitas kebakaran terjadi jauh sebelum puncak musim kemarau yang biasanya berlangsung September-Oktober. Dalam dua hari awal Agustus saja, lebih dari 3.100 titik panas terdeteksi, terkonsentrasi di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Papua Selatan. Kalimantan Barat, yang mencatat luas terbakar terbesar tahun ini, bahkan telah memperpanjang status siaga darurat kabut asap hingga 15 November setelah lebih dari 200 titik panas muncul dalam sehari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa El Niño kuat diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027. Kombinasi dengan Indian Ocean Dipole positif akan memperpanjang kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, meningkatkan risiko kebakaran semakin meluas. Pada El Niño 2019, sekitar 1,64 juta hektare lahan terbakar, menurut data Kementerian Kehutanan.

David Gaveau, pendiri The TreeMap yang mengoperasikan Nusantara Atlas, mengatakan tren kebakaran tahun ini nyaris identik dengan 2019. "Yang kami tahu, trennya mirip 2019 dan itu pertanda sesuatu sedang melonjak," ujarnya, Selasa (4/8). Jika tahun ini adalah tahun dengan kebakaran rendah, angkanya pasti jauh lebih kecil. Ia memperingatkan bahwa jumlah titik panas dan area terbakar bisa meningkat tajam pada September-Oktober mendatang.

Pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero, sependapat bahwa Indonesia berpotensi menghadapi musim kebakaran parah, dengan El Niño yang menjaga risiko tetap tinggi hingga tahun depan. Namun, ia menekankan bahwa kondisi iklim saja tidak memicu api. Sebagian besar kebakaran lahan dan hutan berasal dari kelalaian manusia atau pembukaan lahan yang disengaja, sementara kekeringan hanya mempercepat penyebarannya. Analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkuat temuan ini: setidaknya 74 persen titik panas di Kalimantan berada di dalam konsesi industri.

Bambang juga menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah gagal mengalokasikan anggaran khusus untuk pengendalian kebakaran, menganggapnya sebagai kejadian tahunan yang rutin, bukan prioritas kebijakan. Persoalan ini diperparah oleh pemangkasan anggaran di bawah kebijakan penghematan Presiden Prabowo Subianto, yang mengurangi belanja di berbagai kementerian dan daerah. Juru bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menciptakan tantangan, namun menegaskan mitigasi kebakaran tetap prioritas nasional. Kementerian telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 14 perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran dan mengeluarkan surat peringatan kepada 13 lainnya, serta mewajibkan pemegang konsesi memperkuat brigade pemadam kebakaran.

Dengan puncak musim kemarau yang belum tiba, pertanyaannya bukan lagi apakah kebakaran akan terjadi, tetapi seberapa luas dampaknya. Apakah langkah-langkah pemerintah cukup untuk mencegah terulangnya tragedi 2019, ataukah Indonesia harus bersiap menghadapi kabut asap yang menyelimuti kembali?