Yen Terus Melemah, Jepang Dinilai Perlu Benahi Kebijakan Ekonomi Domestik, Bukan Andalkan AS

Kepercayaan pasar terhadap mata uang yen kembali menjadi sorotan setelah Jepang dan Amerika Serikat melakukan intervensi bersama untuk menopang nilai tukar yen yang terus merosot. Namun, langkah darurat ini dinilai hanya solusi sementara, sementara akar permasalahan justru terletak pada kebijakan ekonomi domestik Jepang yang dinilai kurang kredibel.

Intervensi terkoordinasi yang dilakukan pekan lalu merupakan yang pertama sejak 2011, ketika yen menguat tajam pasca gempa besar Jepang Timur. Ini juga aksi beli yen pertama sejak krisis keuangan 1998 yang dipicu masalah kredit macet perbankan Jepang. Langkah luar biasa ini biasanya hanya diambil saat terjadi bencana besar atau krisis ekonomi global, karena berpotensi mengganggu mekanisme pasar.

Kali ini, kepentingan politik Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Presiden Donald Trump bertemu. Jepang sebelumnya telah beberapa kali melakukan intervensi unilateral, namun gagal membendung pelemahan yen. Tokyo pun akhirnya meminta bantuan Washington. Di sisi lain, dengan pemilihan paruh waktu Kongres AS yang akan digelar November mendatang, pemerintahan Trump khawatir gejolak pasar Jepang akan berdampak pada ekonomi AS, terutama melalui kenaikan suku bunga jangka panjang. Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang memimpin intervensi ini, dikabarkan sangat waspada terhadap risiko tersebut.

Kendati demikian, langkah ini membuat Jepang berutang budi pada AS. Trump sendiri telah menegaskan bahwa Jepang "meminta sedikit bantuan". Konsekuensinya, Washington berpeluang meminta imbalan, seperti percepatan realisasi investasi Jepang di AS senilai US$550 miliar (sekitar 86 triliun yen) yang dijanjikan dalam perjanjian tarif bilateral. Pemerintahan Takaichi menyebut intervensi ini sebagai "bentuk sempurna aliansi mata uang Jepang-AS", namun para ekonom meragukan efektivitasnya untuk membalikkan arus jual yen.

Melemahnya yen sebenarnya berakar pada ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Jepang yang dinilai mengabaikan konsolidasi fiskal dan independensi bank sentral. Pihak AS menyarankan kenaikan suku bunga lebih cepat sebagai obat mujarab, namun keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Bank of Japan (BoJ). Mengingat suku bunga acuan Jepang yang sangat rendah dibandingkan tingkat inflasi, penyesuaian ke atas memang merupakan langkah logis untuk mengerem depresiasi yen dan menekan harga.

Di sisi lain, pemerintah Takaichi dituntut mengubah kebijakan fiskalnya yang dinilai tidak bertanggung jawab. Jika pemerintah memaksakan pemotongan pajak konsumsi tanpa sumber pendanaan yang jelas, atau terus melakukan ekspansi fiskal, imbal hasil obligasi jangka panjang berisiko semakin meningkat. Hal ini justru akan memperburuk tekanan pada yen.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama di kawasan. Pelemahan yen yang berlarut dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia ke Jepang, serta nilai investasi Jepang di dalam negeri. Selain itu, pengalaman Jepang menjadi pengingat bahwa intervensi pasar tanpa perbaikan fundamental ekonomi hanya memberikan efek jangka pendek. Indonesia sendiri pernah menghadapi tekanan serupa pada nilai tukar rupiah, sehingga pelajaran dari Jepang bisa menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintahan Takaichi berani mengambil langkah struktural yang tidak populer, seperti menaikkan suku bunga dan menahan belanja negara, demi memulihkan kepercayaan pasar. Atau justru akan terus bergantung pada intervensi bersama yang berisiko menimbulkan ketergantungan politik pada AS? Jawabannya akan menentukan arah yen dalam jangka menengah, sekaligus menjadi ujian kredibilitas kebijakan ekonomi Jepang di mata dunia.