Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Pesantren: Sanitasi Jadi Fondasi SDM Unggul

Pemerintah menargetkan pembangunan 10.000 unit mandi, cuci, kakus (MCK) di pondok pesantren di seluruh Indonesia, sebuah langkah yang diyakini menjadi prasyarat fundamental bagi lahirnya sumber daya manusia unggul dari lembaga pendidikan keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, meluncurkan program tersebut bersama Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) di Pondok Pesantren Miftahulhuda Al Musri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peluncuran ini sekaligus menjadi sinyal bahwa perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pesantren tidak lagi setengah hati.

Di balik target ambisius itu, tersimpan fakta yang memprihatinkan: banyak pesantren dengan ribuan santri hanya memiliki puluhan unit MCK. Rasio yang timpang ini, menurut Cak Imin, tidak rasional dan jauh dari kata memadai. Pernyataan itu menggarisbawahi kesenjangan fasilitas dasar yang kerap terabaikan dalam diskursus pendidikan nasional.

Cak Imin menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas lingkungan belajar. Sanitasi yang layak bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi bagi terciptanya suasana belajar yang sehat dan nyaman. Logika ini ia rangkai dalam sebuah rantai sebab-akibat: kemajuan berpangkal pada ilmu, ilmu diperoleh di pesantren, syarat menuntut ilmu adalah tubuh yang sehat, dan kesehatan menuntut lingkungan yang baik. Maka, pemenuhan MCK dengan standar memadai menjadi keniscayaan.

Program ini juga dirancang sebagai bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi bangsa melalui pembangunan SDM unggul. Dengan menyasar pesantren, pemerintah tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga menegaskan posisi pesantren sebagai pilar penting dalam ekosistem pendidikan nasional. Bagi para pengelola pesantren, program ini tentu menjadi angin segar di tengah keterbatasan anggaran yang kerap membelenggu.

Namun, keberhasilan program ini tidak akan ditentukan oleh seremonial peluncuran semata. Pertanyaan krusial yang menggantung adalah soal pendanaan, mekanisme distribusi, serta keberlanjutan pemeliharaan fasilitas yang dibangun. Tanpa perencanaan yang matang, 10.000 unit MCK bisa menjadi proyek mercusuar yang usang dalam beberapa tahun.

Di sisi lain, inisiatif ini membuka peluang bagi pihak swasta dan filantropi untuk turut berpartisipasi. Keterlibatan dunia usaha dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi katalis percepatan realisasi target. Apakah pemerintah akan membuka keran kolaborasi tersebut, atau justru berjalan sendiri dengan anggaran terbatas? Jawabannya akan menentukan apakah program ini benar-benar menyentuh akar persoalan sanitasi pesantren atau hanya menjadi catatan kaki dalam birokrasi.