FA Naikkan Hukuman Diskriminasi Jadi Minimal 10 Laga, Lebih Tegas dari Sebelumnya

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) resmi menaikkan hukuman minimum bagi pelaku diskriminasi menjadi 10 pertandingan larangan bermain mulai musim baru. Aturan yang sebelumnya menetapkan enam laga sebagai sanksi standar sejak 2019-20 itu kini diperketat sebagai respons terhadap masih maraknya perilaku diskriminatif di lapangan hijau.

Dalam aturan yang direvisi, pelanggaran 'aggravated breaches' Pasal E3.2—yang mencakup hinaan terkait etnis, warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, atau disabilitas—kini langsung diancam hukuman minimal 10 laga. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi pemain, tetapi juga manajer dan individu di area teknis. FA menyatakan langkah ini merupakan komitmen untuk 'menghadirkan pertandingan yang bebas dari diskriminasi'.

Meski demikian, aturan baru tetap memberi ruang bagi keringanan. Hukuman enam laga masih bisa dijatuhkan jika ada faktor mitigasi atau jika pelaku mengakui kesalahan sejak awal. Namun, opsi itu kini hanya bersifat pengecualian, bukan lagi standar minimum. Sebaliknya, jika ditemukan faktor agravasi signifikan, komisi regulasi dapat menjatuhkan sanksi di atas 10 laga. Untuk pelanggaran berulang—dua atau lebih pelanggaran aggravated pada kesempatan terpisah—sanksi bisa melebihi 12 laga, bahkan hukuman larangan bertanding dalam jangka waktu tertentu untuk kasus sangat serius.

Dalam pernyataannya, FA mengakui bahwa 'meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, perilaku diskriminatif masih menjadi tantangan di seluruh permainan.' Organisasi anti-diskriminasi Kick It Out juga mendorong sanksi yang lebih keras seiring meningkatnya insiden diskriminasi.

Kebijakan FA ini layak menjadi perhatian bagi sepak bola Indonesia. Hingga kini, PSSI belum memiliki regulasi spesifik yang memberikan sanksi minimal tegas terhadap tindakan diskriminasi di dalam lapangan. Kasus-kasus seperti hinaan bernada SARA antar pemain atau suporter kerap diselesaikan secara sporadis tanpa pedoman hukuman yang baku. Dengan adanya acuan dari FA, bukan tidak mungkin federasi sepak bola Tanah Air mulai merancang aturan serupa untuk menekan praktik diskriminatif yang masih rentan terjadi di kompetisi lokal.

Langkah FA ini membuka pertanyaan: apakah liga-liga lain, termasuk Indonesia, akan mengikuti jejak Inggris dalam memberantas diskriminasi secara lebih sistemik? Ataukah kultur sepak bola yang berbeda membutuhkan pendekatan yang tidak sekadar meniru angka, tetapi juga penegakan yang konsisten?