Noah Kahan dan Katy Perry Protes Keras Penggunaan Lagu Tanpa Izin oleh Gedung Putih

Musisi Amerika Noah Kahan secara terbuka mengkritik Gedung Putih setelah lagunya 'American Cars' digunakan tanpa izin dalam unggahan Instagram yang mempromosikan kunjungan Presiden Donald Trump ke pabrik General Motors di Michigan. Unggahan tersebut, yang memuji Trump karena 'mengutamakan Amerika', membuat penyanyi berusia 29 tahun itu merasa ngeri.

Dalam pernyataannya, Kahan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan musiknya digunakan untuk mendukung Trump atau pemerintahannya. Reaksi yang lebih keras datang dari rekan penulis lagu, Noah Levine, yang melontarkan komentar kasar di media sosial. Meskipun lagu tersebut telah dihapus dari unggahan Instagram, klip di TikTok dari Gedung Putih masih menampilkan lagu itu.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Katy Perry juga memprotes penggunaan lagu hitnya 'Firework' dalam video TikTok resmi Gedung Putih yang menampilkan serangan militer AS di Iran. Video itu diberi keterangan 'Iran telah diperingatkan'. Perry menyatakan kemarahannya di platform X, mengatakan bahwa ia tidak pernah menyetujui penggunaan lagunya untuk tujuan tersebut.

Perry, yang kini berusia 41 tahun, menekankan bahwa pesan lagu 'Firework' yang sebenarnya adalah tentang harapan dan kekuatan pribadi telah dipelintir secara total. 'Melihat pesan harga diri dan pemberdayaan dipersenjatai untuk mengiringi kehancuran dan kekerasan adalah pelanggaran total terhadap segala hal yang diperjuangkan lagu saya,' tulisnya. Menariknya, Perry pernah membawakan lagu yang sama pada pelantikan Presiden Joe Biden pada 2021, lawan politik Trump.

Fenomena penggunaan lagu tanpa izin oleh tokoh politik bukanlah hal baru di Amerika Serikat. Sejumlah musisi seperti Rihanna, Neil Young, dan The Rolling Stones juga pernah memprotes tindakan serupa oleh kampanye Trump. Kasus ini menyoroti celah dalam hukum hak cipta dan etika kampanye, di mana penggunaan lagu secara sepihak sering kali menimbulkan kontroversi.

Di Indonesia, persoalan serupa juga kerap muncul, terutama saat musim kampanye. Banyak lagu digunakan tanpa izin untuk kegiatan politik, baik oleh partai maupun calon kepala daerah. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan, namun penegakan hukum masih lemah. Kasus terbaru seperti protes musisi terhadap penggunaan lagu 'Satu Indonesia' oleh kampanye tertentu menunjukkan bahwa kesadaran akan hak cipta semakin meningkat.

Ke depan, insiden ini bisa mendorong tuntutan yang lebih kuat untuk regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan musik dalam konteks politik. Pertanyaannya, apakah para politisi akan lebih berhati-hati atau justru terus mengabaikan hak cipta demi keuntungan elektoral? Bagi musisi, melindungi integritas karya mereka kini menjadi medan pertempuran baru di era digital.