Istri Aktivis India Sonam Wangchuk Gugat ke Pengadilan: Tuduh Suaminya Ditahan Ilegal di RS Pemerintah

Istri aktivis sosial India, Sonam Wangchuk, secara resmi meminta pengadilan untuk memindahkan suaminya dari rumah sakit pemerintah ke fasilitas swasta, dengan tuduhan bahwa ia ditahan secara ilegal. Gitanjali Angmo, dalam unggahan di media sosial X pada Minggu (19/7), mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit menolak permintaan pemindahan meskipun telah diajukan berulang kali.

Wangchuk, 59 tahun, dibawa paksa oleh petugas keamanan ke Rumah Sakit Safdarjung yang dikelola negara pada Sabtu (18/7) setelah menjalani aksi mogok makan sejak 28 Juni. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Partai Cockroach Janta (CJP), sebuah gerakan yang dibentuk oleh pemuda India yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Federal Dharmendra Pradhan terkait kebocoran soal ujian pada Mei lalu yang berdampak pada jutaan siswa.

Rumah sakit menyatakan pada Minggu bahwa parameter vital Wangchuk stabil, meskipun parameter darahnya masih "sedikit berubah" dan ia memerlukan intervensi medis berkelanjutan serta pemantauan 24 jam. Namun, Angmo menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa suaminya tidak pernah menyetujui perawatan di rumah sakit pemerintah. Sehari sebelumnya, Wangchuk telah menolak perawatan yang ditawarkan oleh dokter rumah sakit.

Kampanye Wangchuk telah menjadi tantangan publik yang langka terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan mendapat dukungan luas di India. CJP sendiri berencana menggelar aksi unjuk rasa menuju Parlemen pada Senin (20/7), hari pertama sidang terbaru, untuk menekan tuntutan mereka.

Angmo juga mengeluhkan pembatasan ketat oleh aparat keamanan. "Dengan sekitar 30 personel polisi ditempatkan di lantai kami dan lebih dari 100 di seluruh rumah sakit, pergerakan kami sangat dibatasi," tulisnya. Polisi Delhi, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri federal, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Kasus ini menyoroti ketegangan antara aktivisme sipil dan respons pemerintah India. Bagi Indonesia, dinamika serupa dapat menjadi pelajaran tentang pentingnya transparansi dalam penanganan protes dan jaminan akses kesehatan bagi aktivis yang melakukan aksi mogok makan. Di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi, misalnya pada aksi mogok makan aktivis buruh yang menuntut perbaikan upah, di mana pemerintah daerah sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjaga ketertiban dan menghormati hak asasi.

Ke depan, keputusan pengadilan akan menjadi preseden penting bagi penanganan aktivis yang menggunakan mogok makan sebagai alat protes. Apakah pengadilan akan mengabulkan permintaan pemindahan ke rumah sakit swasta? Atau justru memperkuat wewenang pemerintah dalam mengintervensi kesehatan aktivis demi alasan keamanan? Jawabannya akan menentukan arah hubungan sipil-militer di India dan mungkin menginspirasi gerakan serupa di negara lain.