Kopdes Merah Putih: Ketika Proyek Negara Berujung Meme dan Kritik Publik

Pembangunan massal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digadang-gadang sebagai motor ekonomi desa justru menjadi bulan-bulanan warganet. Bukan karena gagal meningkatkan kesejahteraan, melainkan karena lokasi bangunannya yang absurd: menutup akses jalan, berdiri di atas tambak, menjulang di bibir jurang, bahkan menggusur sekolah di Ende, Nusa Tenggara Timur. Alih-alih mendekatkan layanan, proyek ini justru memicu gelombang kritik yang berujung pada produksi meme dan parodi di media sosial.

Fenomena ini mengungkap kegagalan pendekatan pembangunan yang terlalu sentralistik. Pemerintah pusat menetapkan target 30 ribu unit Kopdes dengan spesifikasi baku: luas lahan minimal 1.000 meter persegi, berstatus aset daerah, dan berlokasi strategis. Namun, definisi "strategis" versi birokrasi ternyata berbeda dengan realitas warga. Lahan yang tampak kosong dari peta—baik itu tambak, lereng, maupun bahu jalan—langsung dianggap layak bangun tanpa mempertimbangkan fungsi sosial dan aksesibilitas harian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantoro merespons kritik dengan santai, menyebut hanya 10 dari 30 ribu unit yang bermasalah. Baginya, ini soal angka. Namun, bagi warga yang setiap hari harus memutar arah karena akses desa tertutup beton, atau yang kehilangan lahan tambak, persoalan ini bukan sekadar statistik. Sikap pemerintah ini mengingatkan pada konsep seeing like a state dari ilmuwan politik James Scott: negara cenderung menyederhanakan realitas agar mudah diatur, namun abai terhadap kompleksitas lokal.

Ketika saluran partisipasi formal tak tersedia, warga beralih ke media sosial. Unggahan foto dan video lokasi Kopdes yang nyeleneh menjadi viral, disusul meme-meme kreatif—dari parodi Spongebob hingga komentar sarkastik tentang pelatihan militer bagi manajer koperasi. Fenomena ini oleh para akademisi disebut affective publics, di mana emosi kolektif di ruang digital membentuk solidaritas dan kritik kebijakan. Di era di mana setiap pemilik gawai bisa menjadi komedian politik, meme bukan sekadar hiburan, melainkan alat perlawanan yang relatif aman di tengah menyempitnya ruang sipil.

Kritik ini sejatinya bukan sekadar soal lokasi bangunan. Ia merefleksikan penyakit kronis pembangunan Indonesia: negara terlalu sering memosisikan warga sebagai objek, bukan subjek. Proyek ambisius seperti Kopdes Merah Putih dijalankan dengan target kuantitatif dan instruksi dari pusat, tanpa dialog dengan struktur ekonomi lokal. Akibatnya, yang terbangun adalah fisik megah yang gagal berfungsi sosial dan ekonomi. Pertanyaan besarnya: apakah pemerintah bersedia belajar dari gelombang meme ini, atau akan terus memandang rakyat dari atas peta?