Suhu 45°C di Dalam Rumah: Warga Miskin Delhi Terjebak Panas Ekstrem Tanpa Henti
Baca dalam 60 detik
- Ratusan keluarga di kawasan kumuh Delhi mencatat suhu dinding kamar mencapai 45°C pada malam hari, jauh di atas data resmi.
- Greenpeace India menggalang data dan kesaksian warga untuk menggugat pemerintah agar memperbaiki kualitas hunian dan perlindungan pekerja informal.
- Studi Universitas California Berkeley memperkirakan satu hari panas ekstrem di India menyebabkan 3.400 kematian lebih, namun pemerintah dianggap meremehkan angka sebenarnya.

Bagi Durga Devi, pulang ke rumah setelah seharian bekerja di pabrik tanpa kipas bukanlah kelegaan. Di dalam kamar sempitnya, suhu dinding mencapai 45°C pada malam hari—lebih panas daripada udara luar yang mulai turun. Ia bukan satu-satunya: ribuan warga miskin di Delhi, ibu kota India yang berpenduduk 30 juta jiwa, mengalami nasib serupa setiap musim panas.
Kampanye dokumentasi yang digagas Greenpeace India bersama 20 keluarga di kawasan Sundar Nagri mengungkap jurang antara data resmi dan realitas di lapangan. Dengan kamera termal dan catatan harian, warga seperti Abhishek, putra Devi, menunjukkan bahwa suhu di dalam rumah bisa melampaui catatan stasiun meteorologi. Pada siang hari, aspal di luar rumah mereka mencapai 60°C—panas yang terperangkap dan tak kunjung reda meski matahari tenggelam.
"Panas tidak berakhir ketika suhu luar turun," ujar Deepali Tonk, koordinator proyek dari Greenpeace India. "Bagi banyak keluarga, perjuangan berlanjut di dalam rumah yang menyimpan panas dan tidak memberi tempat untuk memulihkan diri." Data dan kesaksian ini akan dijadikan dasar gugatan hukum pada Juli mendatang, menuntut rencana aksi panas yang lebih efektif dan perlindungan jangka panjang bagi komunitas rentan.
India sebenarnya memiliki rencana aksi panas di tingkat negara bagian, namun sebagian besar hanya mencakup peringatan dini, perubahan jam sekolah, distribusi air, dan tempat pendingin sementara. Langkah struktural seperti perbaikan kualitas perumahan, pengurangan efek pulau panas perkotaan, dan jaminan keselamatan bagi pekerja informal nyaris tidak tersentuh. Arshi Qureshi, seorang mahasiswi 19 tahun yang tinggal berdelapan di satu kamar, mengkritik pendekatan birokratis: "Petugas datang dan menghitung kipas atau jumlah kamar. Tapi kami bukan sekadar angka. Kami adalah individu yang menjalani ini."
Fenomena ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan ancaman kesehatan publik yang serius. Pemerintah India hanya merilis data terbatas tentang kematian terkait panas, dan kasus di mana panas menjadi faktor tidak langsung—seperti serangan jantung—sering tidak dihitung. Sebuah studi dari University of California, Berkeley, yang menganalisis data dari sepuluh kota, memperkirakan bahwa satu hari panas ekstrem menyebabkan sekitar 3.400 kematian berlebih secara nasional, dan gelombang panas selama lima hari memicu hampir 30.000 kematian. "Apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola," kata Ashok Gadgil, salah satu penulis studi tersebut, menekankan perlunya rencana aksi yang lebih lokal dan terukur.
Bagi Indonesia, kisah Delhi menjadi cermin peringatan. Meskipun suhu di Indonesia tidak seekstrem India, urbanisasi yang pesat, kualitas hunian padat yang buruk, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim membuat kelompok miskin kota rentan terhadap tekanan panas. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan tren kenaikan suhu rata-rata di kota-kota besar Indonesia. Tanpa kebijakan perumahan yang adaptif dan perlindungan bagi pekerja informal, risiko kesehatan serupa bisa menghantui permukiman kumuh di Jakarta, Surabaya, atau Bandung.
Musim hujan tahunan yang kini mulai menyapu India utara memang membawa sedikit kelegaan, namun kelembapan tinggi justru menambah beban. Di Sundar Nagri, pedagang sayur Raja (21 tahun) yang tinggal di kamar atap mengaku tak bisa berkonsentrasi belajar sejak Mei. "Kami butuh perubahan—tahun demi tahun, musim panas semakin tak tertahankan," katanya. Pertanyaan yang menggantung: akankah gugatan hukum dan data ilmiah cukup mendorong pemerintah India—dan negara-negara berkembang lain—untuk bertindak sebelum panas ekstrem menjadi krisis permanen?



