Kereta Berlapis Emas Bupati Cianjur: Simbol Feodalisme yang Menindas Rakyat

Kisah ketimpangan antara kemewahan penguasa dan penderitaan rakyat di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada awal abad ke-19, Cianjur, Jawa Barat, menjadi saksi bagaimana seorang bupati hidup dalam kemegahan berkat sistem tanam paksa kopi, sementara rakyatnya menanggung beban kerja paksa tanpa menikmati hasilnya.

Cianjur saat itu merupakan salah satu sentra produksi kopi terbesar di Priangan. Menurut catatan sejarawan Belanda Jan Breman dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014), pada 1806 produksi kopi Cianjur mencapai sekitar 1,5 juta pon. Keuntungan melimpah dari komoditas ini tidak hanya mengalir ke kas kolonial, tetapi juga memperkaya elite lokal, terutama bupati.

Sejarawan Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan (1998) mengungkapkan bahwa para bupati merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Sumber pemasukan mereka berasal dari gaji, pajak, dan praktik feodalisme yang tidak tertulis. Namun, kemakmuran ini tidak dirasakan oleh petani yang menjadi tulang punggung produksi kopi. Mereka justru terjebak dalam kerja paksa yang menguntungkan segelintir orang.

Kemewahan Bupati Cianjur tidak hanya terbatas pada kekayaan, tetapi juga gaya hidup yang mencolok. Jan Breman mencatat bahwa sang bupati kerap berkeliling menggunakan kereta berlapis emas, layaknya bangsawan Eropa. "Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya," tulis Breman. Perilaku ini menunjukkan bagaimana elite lokal meniru gaya hidup kolonial dan memperkuat hierarki sosial.

Dampak kemewahan ini bahkan dirasakan hingga ke daerah lain. Pegawai kolonial Belanda yang dikenal dengan nama pena Multatuli, dalam novelnya Max Havelaar, menyoroti kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak. Rombongan besar bupati, yang terdiri dari ratusan orang dan kuda, harus ditanggung oleh daerah setempat. "Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya," tulis Multatuli. Kritik ini menggambarkan bagaimana sistem feodalisme kolonial membebani rakyat di berbagai wilayah.

Menurut Nina Herlina Lubis, kondisi ini tidak lepas dari cara pandang kekuasaan saat itu. Kabupaten diposisikan sebagai panggung, dengan bupati sebagai aktor utama yang harus menampilkan kemegahan. "Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat," ungkapnya. Pandangan ini menjadikan kemewahan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sementara kesejahteraan rakyat terabaikan.

Bagi pembaca Indonesia, kisah ini bukan sekadar catatan sejarah. Pola ketimpangan antara elite dan rakyat masih relevan, terutama dalam konteks kesenjangan ekonomi dan politik yang terus berulang. Sistem tanam paksa mungkin telah berakhir, tetapi warisan feodalisme masih terlihat dalam praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan yang muncul: apakah Indonesia telah benar-benar memutus rantai ketimpangan ini, atau hanya mengubah wajahnya?