Hilirisasi Nikel Butuh Regulasi dan Insentif untuk Dongkrak Permintaan Baterai EV

Pemerintah dan pelaku industri nikel harus segera menyelaraskan regulasi serta insentif agar ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia bisa tumbuh optimal. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, potensi besar hilirisasi nikel hanya akan menjadi peluang yang terlewatkan.

Direktur Eksternal Relations CNGR Indonesia, Magdalena Veronika, menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi nikel tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama erat antara industri dan pemerintah, terutama dalam penguatan regulasi yang mendorong permintaan produk turunan nikel di pasar domestik. “Kami berharap rencana insentif bagi kendaraan listrik berbasis nikel dapat membuka peluang peningkatan permintaan,” ujarnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (7/7/2026).

Langkah ini menjadi krusial mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun selama ini lebih banyak mengekspor bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah ingin membangun rantai pasok baterai EV yang terintegrasi, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga produksi baterai. Namun, tantangan masih membayangi, terutama dari sisi regulasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan adopsi EV di dalam negeri.

Bagi investor dan pelaku industri di Indonesia, perkembangan ini membawa implikasi langsung. Jika insentif terealisasi, permintaan nikel olahan seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nikel sulfat akan meningkat, menguntungkan perusahaan seperti CNGR Indonesia yang telah membangun pabrik pengolahan di kawasan industri Morowali. Namun, tanpa kepastian regulasi, risiko overkapasitas dan fluktuasi harga komoditas tetap mengintai.

Magdalena juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan teknis dan pendanaan. “Kami butuh dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk insentif fiskal, tetapi juga kemudahan perizinan dan infrastruktur,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong percepatan ekosistem EV nasional.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana pemerintah mampu mengimplementasikan insentif tersebut di tengah tekanan fiskal dan dinamika politik. Apakah Indonesia bisa benar-benar menjadi pemain kunci dalam rantai pasok baterai global, atau justru terjebak sebagai pemasok bahan baku mentah? Jawabannya akan menentukan masa depan industri nikel dan transisi energi di Tanah Air.