Habibie dan N250: Ketika Krisis Ekonomi Memaksa Ambisi Dirgantara Berhenti

Pada puncak krisis moneter 1997-1998, Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan yang memilukan: menghentikan proyek pesawat N250, buah cita-citanya membangun industri dirgantara nasional. Langkah itu diambil demi memenuhi persyaratan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menjadi penyelamat ekonomi Indonesia saat itu.

N250 bukan sekadar pesawat. Bagi Habibie, insinyur jenius yang pernah berkarier di Jerman, proyek ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi tinggi. Pesawat turboprop itu pertama kali terbang pada 10 November 1995, menandai lompatan besar dalam sejarah penerbangan nasional. Namun, euforia itu berumur pendek. Krisis moneter yang menghantam Asia membuat rupiah ambruk, perbankan kolaps, dan negara kehilangan likuiditas.

Untuk mendapatkan bantuan IMF, Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) pada awal 1998. Salah satu syaratnya adalah penghentian total subsidi negara untuk proyek-proyek strategis, termasuk N250. Padahal, pesawat itu sudah berada di tahap akhir pengembangan, menjalani uji terbang untuk sertifikasi FAA (AS) dan JAA (Eropa). Penghentian ini bagaikan pukulan telak bagi industri dirgantara yang baru saja menunjukkan taringnya.

Dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006), Habibie mengungkapkan kebingungannya atas tuntutan IMF. "Saya tidak dapat mengerti, karena sama sekali tidak beralasan rasional, mengapa IMF pada akhir tahun 1997 menuntut agar pemerintah segera tidak membantu IPTN untuk penyelesaian pesawat turboprop N250 yang canggih," tulisnya. Habibie menilai, secara komersial N250 sangat potensial, terutama jika harga minyak dunia melambung di atas US$ 35 per barel. Pesawat ini lebih hemat bahan bakar dibanding jet untuk rute pendek dan menengah, sekaligus solusi konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia.

Keputusan Habibie ini menjadi dilema klasik: antara mempertahankan proyek kebanggaan nasional atau menyelamatkan ekonomi yang terpuruk. Bagi Indonesia, penghentian N250 bukan hanya kehilangan proyek, tetapi juga pukulan terhadap ambisi menjadi negara industri berbasis teknologi. Namun, di tengah krisis yang mengancam stabilitas negara, pilihan itu mungkin tak terhindarkan.

Kini, lebih dari dua dekade kemudian, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah Indonesia sudah siap untuk kembali menghidupkan ambisi serupa? Dengan kondisi fiskal yang lebih stabil dan pengalaman pahit masa lalu, pemerintah perlu merancang strategi yang lebih matang agar proyek strategis tidak lagi menjadi korban gejolak ekonomi global.