Pilkada Johor: Ujian bagi Anwar Ibrahim dalam Perebutan Dana Federal

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi dilema yang belum pernah dialami pendahulunya: tuntutan Johor untuk mendapatkan bagian lebih besar dari pendapatan federal, sebuah isu yang mengemuka menjelang pemilihan negara bagian akhir pekan ini. Johor, negara bagian terkaya di Semenanjung Malaysia, menuntut status ekonomi khusus dan porsi pendapatan yang lebih adil, mirip dengan apa yang selama ini diperjuangkan Sarawak dan Sabah. Namun, berbeda dengan dua negara bagian di Kalimantan itu, Johor tidak memiliki landasan konstitusional seperti Perjanjian Malaysia 1963 atau Petroleum Development Act 1974. Senjata Johor adalah kekuatan ekonominya, istana yang proaktif, dan nasionalisme negara bagian yang kian lantang.

Pemilihan negara bagian Johor pada Sabtu (11 Juli) menjadi ajang pembuktian bagi koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar. Kemenangan telak UMNO, partai yang berkuasa di Johor, tidak hanya akan melukai PH, tetapi juga memberikan mandat populer bagi istana dan pemerintah negara bagian untuk mendorong otonomi fiskal lebih keras. Jika Anwar menyerah pada tuntutan Johor, ia akan membuka pintu bagi negara bagian lain seperti Penang dan Selangor untuk menuntut hal serupa. Sebaliknya, jika ia menolak, ia berisiko berkonfrontasi dengan pemerintah negara bagian yang memiliki mandat kuat dan istana yang pro-UMNO.

Pertarungan ini menandai medan baru dalam federalisme Malaysia. Selama lebih dari 60 tahun, garis patahan perjanjian federal membentang antara Semenanjung dan dua negara bagian penghasil minyak di Kalimantan. Perjanjian Malaysia 1963 dimaksudkan untuk mengikat federasi dengan Sarawak dan Sabah sebagai mitra setara, tetapi kenyataannya dominasi Semenanjung dan ketimpangan pembagian pendapatan justru menjadi sumber ketegangan. Undang-Undang Pengembangan Petroleum 1974 memusatkan pendapatan minyak di Putrajaya dengan royalti tetap lima persen, yang baru-baru ini dinegosiasikan menjadi 20 persen untuk negara bagian Kalimantan, namun tetap menjadi sumber gesekan serius.

Model federal yang dulu berjalan mulus saat UMNO dan Barisan Nasional (BN) menguasai parlemen dengan mayoritas dua pertiga kini runtuh. Pemilu 2013 menjadi titik balik, dan pemilu 2018 yang menjatuhkan BN akibat skandal 1MDB membuat koalisi mana pun tidak bisa berkuasa tanpa dukungan negara bagian Kalimantan. Saat ini, Malaysia diperintah oleh pemerintah persatuan yang rapuh: PH memegang jabatan, tetapi bergantung pada UMNO-BN dan partai-partai Kalimantan untuk mayoritas parlemen. Dengan pusat yang lemah, agitasi dari Kalimantan merembet ke Semenanjung, memunculkan ketegasan kerajaan, nasionalisme negara bagian, dan kesadaran bahwa kas Putrajaya tidak lagi tak terbatas.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat desentralisasi fiskal juga menjadi isu hangat. Pemerintah pusat di Jakarta kerap berhadapan dengan daerah kaya seperti Papua dan Kalimantan Timur yang menuntut bagi hasil lebih besar. Model federalisme Malaysia yang sedang diuji bisa menjadi pelajaran berharga: bagaimana menyeimbangkan tuntutan otonomi daerah dengan keberlanjutan fiskal nasional. Jika Johor berhasil, daerah-daerah di Indonesia mungkin akan semakin vokal menuntut revisi skema bagi hasil.

Pemilihan Johor pada akhir pekan ini akan menjadi referendum atas pengelolaan ekonomi Anwar. Lebih dari sekadar sakit kepala anggaran, yang dipertaruhkan adalah arsitektur federalisme Malaysia sendiri—apakah sistem alokasi pendapatan yang selama ini opak dapat bertahan dari tekanan negara-negara bagian kaya yang menginginkan kerangka berbagi fiskal yang lebih transparan. Jawabannya akan menentukan arah hubungan pusat-daerah di Malaysia, dan mungkin juga bergema di Indonesia.