Kalah di Pengadilan, Platform Prediksi Kalshi Hadapi Jerat Hukum New York

Hakim federal di Manhattan menolak permohonan awal Kalshi, platform pasar prediksi, untuk menghalangi negara bagian New York menerapkan undang-undang perjudian terhadap kontrak olahraga yang ditawarkannya. Putusan ini menjadi babak baru dalam sengketa kewenangan antara regulator federal dan negara bagian atas industri yang tumbuh pesat pasca-pemilu AS 2024.

Dalam keputusan yang dibacakan Selasa (8/7), Hakim Distrik Analisa Torres menilai Kalshi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perintah pengadilan sementara (preliminary injunction). Menurut Torres, Undang-Undang Perdagangan Komoditas federal tidak secara otomatis mengesampingkan hukum perjudian New York, setidaknya untuk kontrak olahraga yang diperdagangkan Kalshi. Ia menekankan bahwa kepentingan New York dalam mencegah kecanduan judi, menjaga integritas olahraga, dan menghindari menjamurnya kontrak tak teregulasi “jauh lebih besar” dibanding kepentingan Kalshi yang ingin memastikan supremasi hukum federal dan perlindungan teknis bagi penggunanya.

Kalshi langsung mengajukan banding ke pengadilan federal di Manhattan. Kuasa hukum perusahaan menolak berkomentar. Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul dan Jaksa Agung Letitia James menyambut baik putusan tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan bahwa undang-undang perjudian New York dirancang untuk melindungi konsumen dan akan terus ditegakkan terhadap semua platform, termasuk pasar prediksi.

Pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket memungkinkan pengguna bertaruh pada hasil berbagai peristiwa, mulai dari olahraga hingga pemilu. Popularitasnya melonjak tajam sejak pemilu presiden AS 2024, ketika probabilitas real-time yang mereka sajikan terbukti lebih akurat dibanding jajak pendapat dalam memprediksi kemenangan Donald Trump atas Kamala Harris. Namun, lonjakan ini justru memicu ketegangan antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) yang mengklaim yurisdiksi eksklusif atas pasar derivatif komoditas, dan negara bagian yang ingin melindungi warganya dari praktik perjudian ilegal.

Ketua CFTC Michael Selig secara terbuka menolak pandangan New York, menyebut lembaganya memiliki wewenang eksklusif atas pasar prediksi. Namun, pengadilan tampaknya belum sepenuhnya sejalan. Torres sendiri mencatat bahwa pengadilan federal lain masih terbelah dalam masalah ini. Dengan banding yang kini bergulir, kasus Kalshi berpotensi menjadi ujian hukum utama yang akan menentukan batas kewenangan federal versus negara bagian dalam mengatur industri bernilai miliaran dolar ini.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat maraknya platform serupa yang mulai menjangkau pengguna lokal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti belum secara spesifik mengatur pasar prediksi, namun kasus Kalshi bisa menjadi referensi bagi regulator di Tanah Air untuk menyusun kerangka hukum yang jelas. Pertanyaan besarnya: akankah Indonesia mengikuti jejak New York yang ketat, atau justru mengadopsi pendekatan federal AS yang lebih longgar? Jawabannya akan menentukan masa depan industri ini di kawasan.