Sidang Pemakzulan Sara Duterte Dimulai: Ambisi Politik di Ujung Tanduk

Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte resmi digelar Senin (7/7) di Senat yang bersidang sebagai pengadilan impeachment, membuka babak baru dalam konflik politik puncak negeri itu. Proses yang bisa berujung pada pemecatan dan penghancuran ambisi Duterte untuk maju sebagai presiden pada 2028 ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi Filipina di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr.

Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, menghadapi dakwaan serius termasuk ancaman pembunuhan terhadap Marcos, istri, dan Ketua DPR Martin Romualdez—sepupu presiden—yang dilontarkan dalam konferensi pers daring November 2024. Ia juga dituduh mengumpulkan kekayaan tak wajar dan menyalahgunakan dana publik. Sidang ini merupakan hasil pemungutan suara kedua DPR pada Mei lalu setelah upaya pertama tahun sebelumnya gagal mencapai Senat karena kesalahan prosedural.

Vonis bersalah membutuhkan dukungan dua pertiga atau 16 dari 24 senator. Namun, penangkapan dua senator pro-Duterte—satu bulan lalu atas tuduhan korupsi dan satu lagi Senin pagi—telah memicu kecurigaan bahwa kubu pemerintah berusaha melumpuhkan oposisi. Seorang senator lain yang juga sekutu Duterte bahkan melarikan diri setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat penangkapan terkait kampanye antinarkoba era Rodrigo Duterte yang menewaskan ribuan orang antara 2011 dan 2019.

Aliansi Marcos dan Duterte yang terbentuk pada pemilu 2022 retak setelah kemenangan mereka. Keretakan melebar ketika pemerintah Marcos menyerahkan Rodrigo Duterte ke ICC pada Maret 2025 untuk diadili atas dugaan pembunuhan massal. Sara Duterte menyebut proses pemakzulan ini bermotif politik dan menolak hadir dalam sidang, hanya diwakili tim kuasa hukumnya.

Bagi Indonesia, dinamika politik Filipina ini relevan mengingat kedekatan geografis dan posisi kedua negara sebagai anggota ASEAN. Konflik elite yang berlarut dapat mengganggu stabilitas kawasan, terutama dalam isu keamanan maritim dan kerja sama ekonomi. Model impeachment yang digunakan juga menjadi perbandingan menarik dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana proses serupa diatur dalam UUD 1945 namun belum pernah berhasil menjatuhkan wakil presiden.

Ke depan, persidangan ini tidak hanya menentukan nasib Sara Duterte, tetapi juga menguji independensi peradilan dan keseimbangan kekuasaan di Filipina. Akankah Senat mampu bersikap netral di tengah tekanan politik? Ataukah ini awal dari dominasi absolut keluarga Marcos? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa pekan mendatang.