Gencatan Senjata AS-Iran: Jeda Tanpa Kemajuan, Masa Depan Timur Tengah Kian Muram

Hanya beberapa pekan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad, prospek perdamaian abadi antara Amerika Serikat dan Iran justru semakin menjauh. Pertemuan tidak langsung yang baru berakhir pada 1 Juli 2026, melalui mediator Qatar dan Pakistan, kembali mengungkap kebuntuan yang sudah dapat diprediksi sejak awal.

Stefan Wolff, profesor keamanan internasional dari Universitas Birmingham, menilai bahwa kesepakatan yang diteken pada 17 Juni itu memiliki cacat struktural sejak lahir. Meskipun mendeklarasikan "penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini", nota tersebut tidak dilengkapi mekanisme penegakan yang kuat. Komite Tingkat Tinggi yang dibentuk untuk pengawasan politik—melibatkan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi—terbukti tidak berfungsi saat pertempuran kembali pecah akibat sengketa Selat Hormuz.

Persoalan Selat Hormuz menjadi salah satu batu sandungan terbesar. Iran bersikeras atas haknya memungut biaya transit, sementara Presiden Trump berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada pungutan. Nota kesepahaman hanya memberikan kelonggaran 60 hari tanpa biaya, dan menyerahkan administrasi jangka panjang kepada Oman. Namun, Iran dan Oman masih berbeda pendapat: Teheran menginginkan pungutan tetap, sementara Muskat lebih memilih kontribusi sukarela untuk proyek lingkungan maritim.

Isu-isu pelik lainnya—seperti jadwal pencabutan sanksi, pembebasan aset beku Iran, dan masa depan program nuklirnya—juga belum tersentuh. Kesenjangan antara kedua pihak masih sangat lebar, dan proses untuk menjembataninya tidak jelas. Wolff berpendapat bahwa kesepakatan yang buruk pun mungkin lebih baik daripada tidak ada kesepakatan sama sekali, tetapi saat ini bahkan opsi itu pun diragukan.

Satu-satunya celah penyelamat adalah klausul dalam nota yang memungkinkan perpanjangan batas waktu 60 hari berdasarkan kesepakatan bersama. Wolff memperkirakan bahwa warisan abadi Nota Kesepahaman Islamabad bukanlah perdamaian, melainkan sekadar "pola penahanan" yang mencegah situasi semakin buruk. Kedua pihak mungkin akan terus hidup dalam parameter MOU yang minimal, meskipun jauh dari ideal.

Namun, ancaman terbesar justru datang dari Lebanon. Nota kesepahaman secara eksplisit mencakup Lebanon sebagai bagian dari penghentian operasi militer, dan AS serta Iran berkomitmen menjaga integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon. Masalahnya, Israel dan Hizbullah—dua pihak yang bertikai di Lebanon—bukan penandatangan MOU. Sejauh mana Washington dan Teheran dapat mengendalikan sekutu mereka masih dipertanyakan.

Israel dan Lebanon memang telah mencapai kerangka kesepakatan pada 26 Juni, tetapi gencatan senjata itu tidak membebankan kewajiban nyata pada Hizbullah. Sebaliknya, pelucutan senjata Hizbullah menjadi syarat penarikan Israel dari Lebanon selatan—sebuah syarat yang langsung ditolak oleh kelompok tersebut. Gencatan senjata terpisah antara Israel dan Hizbullah yang dimediasi Iran dan Qatar pada 19 Juni justru mengabaikan Lebanon dan mempertahankan pengaruh Iran.

Dengan 4.000 orang tewas dan satu juta mengungsi hanya dalam satu tahun, upaya mengendalikan pertempuran di Lebanon masih jauh dari efektif. Wolff memperingatkan bahwa jika—atau lebih tepatnya ketika—konflik Israel-Hizbullah kembali memanas, hal itu bisa menjadi perusak sejati bagi rencana paling optimistis sekalipun dari Amerika dan Iran. Pertanyaannya kini: akankah kedua negara adidaya itu mampu memperpanjang batas waktu dan menemukan kompromi, atau justru terseret ke dalam pusaran perang regional yang lebih luas?