BGN Hentikan Sementara MBG untuk 76 Sekolah di Jawa, Dana Dialihkan ke Daerah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 76 sekolah di Pulau Jawa, yang mencakup hampir 40 ribu siswa, sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran tahun 2026 dan pemfokusan ulang sasaran penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026), mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui pendataan dan evaluasi kriteria penerima MBG yang tengah diperbarui. "Sampai per hari ini, 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," ujarnya.

Menurut Arumsari, sekolah-sekolah yang dicoret dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri berdasarkan indikator yang ditetapkan BGN, seperti tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi. "Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," jelasnya.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk 76 sekolah tersebut akan dialihkan ke wilayah dengan tingkat kerentanan gizi lebih tinggi, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Arumsari.

Arumsari menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pembaruan data nasional penerima manfaat MBG. "Angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya, kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," ujarnya. Proses pemutakhiran data mempertimbangkan indikator seperti tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi di masing-masing wilayah.

Bagi masyarakat Indonesia, kebijakan ini menandai pergeseran fokus program MBG dari pendekatan merata ke pendekatan berbasis kebutuhan. Kelompok ekonomi tinggi atau yang mampu memenuhi gizi secara mandiri tidak lagi menjadi prioritas. "Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," kata Arumsari.

Keputusan ini memunculkan pertanyaan: apakah efisiensi anggaran ini akan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan, atau justru meninggalkan celah di daerah yang dianggap 'mampu' namun masih membutuhkan intervensi? BGN menyatakan akan terus memperbarui data untuk memastikan ketepatan sasaran.