Gibran Ajak Lima Mahasiswa Awasi Program MBG dan Koperasi Desa: Langkah Baru Tata Kelola

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk menggandeng lima perwakilan mahasiswa dalam rangkaian kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua pada 18–21 Juni 2026. Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahasiswa yang diajak berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia. Mereka akan mendampingi Gibran meninjau langsung implementasi dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut di daerah-daerah terpencil. Menurut Gibran, keterlibatan mahasiswa merupakan tindak lanjut dari masukan konstruktif yang selama ini disuarakan oleh kalangan kampus.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi,” ujar Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2026). Ia menambahkan bahwa pengawasan partisipatif ini penting untuk memastikan setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Keputusan mengajak mahasiswa ini dinilai sebagai respons atas gelombang aspirasi yang muncul dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, mahasiswa gencar menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP, terutama soal potensi kebocoran anggaran dan ketidaktepatan sasaran. Gibran pun memberikan apresiasi langsung kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai.

“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai, dan terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif,” kata Gibran. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar termanfaatkan dengan baik dan terbebas dari praktik korupsi.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki arti penting. Mahasiswa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek pengawasan. Model partisipasi semacam ini bisa menjadi preseden bagi program-program pemerintah lainnya, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika berhasil, keterlibatan elemen masyarakat sipil dalam monitoring anggaran dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ke depan, publik akan menanti hasil dari kunjungan ini: apakah masukan mahasiswa benar-benar diimplementasikan, atau hanya sekadar gimmick politik? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh tindakan nyata pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola dua program prioritas tersebut.