Jepang Buka Total Anggaran Anak: Pertama Kalinya Seluruh Kontraktor dan Nominal Terpublikasi

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Jepang, Badan Anak dan Keluarga (Children and Families Agency) akan mempublikasikan secara penuh seluruh kontraktor dan jumlah pengeluaran setiap program di situs resmi. Inisiatif yang diberi nama 'full transparency' ini mulai berlaku pada tahun fiskal 2027 dan menjadi tonggak baru dalam akuntabilitas anggaran publik di Negeri Sakura.

Langkah tersebut diumumkan langsung oleh lembaga tersebut pada 16 Juni lalu. Selama ini, banyak pihak menilai pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk program anak dan keluarga sangat tertutup. Pada musim dingin sebelumnya, saat pemerintah membuka ruang partisipasi publik terkait reformasi subsidi, sebagian besar masukan justru menyoroti minimnya transparansi dan keterbukaan informasi dari badan tersebut. Tekanan publik inilah yang mendorong lahirnya kebijakan keterbukaan total.

Tak hanya sekadar membuka data, badan tersebut juga merombak struktur program yang dinilai tumpang tindih. Sejumlah layanan konsultasi dan dukungan bagi keluarga yang menghadapi kesulitan kesehatan atau keuangan akan diintegrasikan ke dalam Pusat Anak dan Keluarga (Child and Family Centers) yang memberikan layanan komprehensif. Langkah ini diharapkan menghilangkan fragmentasi program dan meningkatkan efektivitas bantuan.

Di sisi lain, Badan Anak dan Keluarga juga akan mengevaluasi ulang berbagai kebijakan penanggulangan penurunan angka kelahiran yang selama ini dianggap kurang terbukti efektivitasnya. Masukan dari pakar eksternal akan menjadi acuan untuk memprioritaskan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal. Revisi ini diperkirakan akan tercermin dalam permintaan anggaran tahun fiskal 2027.

Menteri Negara untuk Kebijakan Terkait Anak, Hitoshi Kikawada, dalam konferensi pers pada hari yang sama menegaskan, “Warga telah menyuarakan kritik keras terhadap anggaran Badan Anak dan Keluarga. Kami akan melakukan tinjauan mendasar dan mengubahnya menjadi anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.”

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini bisa menjadi referensi penting. Di tengah upaya pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelola anggaran perlindungan anak dan program keluarga, transparansi total seperti yang dilakukan Jepang dapat menjadi model untuk meningkatkan kepercayaan publik. Apalagi, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola dana yang mengalir melalui berbagai lapisan pemerintahan. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengadopsi tingkat keterbukaan yang sama?