Politisi Populis Australia Serukan Masyarakat Monokultural, Imigrasi Disalahkan atas Krisis Perumahan

Politisi garis keras Australia, Pauline Hanson, secara terbuka menyerukan agar negaranya beralih ke sistem masyarakat monokultural, menolak kebijakan multikulturalisme yang telah berjalan puluhan tahun. Dalam pidatonya di National Press Club, Rabu (16/6), ia menuding tingkat imigrasi yang sangat tinggi sebagai penyebab utama krisis perumahan yang melanda Australia.

“Inti dari krisis ini adalah kebijakan multikulturalisme yang benar-benar cacat. Kita tidak bisa menjadi masyarakat multikultural,” ujar Hanson di hadapan hadirin. “Kita adalah masyarakat multiras, tetapi kita harus monokultural. Warga Australia harus hidup di bawah satu payung budaya.” Pidato ini merupakan penampilan perdana Hanson di forum tersebut sepanjang karier politiknya yang berlangsung 30 tahun.

Hanson juga berjanji akan memangkas habis-habisan arus migrasi, termasuk membatasi masuknya orang-orang dari kawasan yang dianggapnya sarat ekstremisme, seperti “Islam radikal.” Langkah ini, menurutnya, diperlukan untuk mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi Australia yang tergerus oleh kebijakan imigrasi longgar.

Partai One Nation yang dipimpin Hanson mencatat lonjakan signifikan dalam jajak pendapat setahun terakhir, terutama setelah koalisi kanan-tengah mengalami keruntuhan suara pada Mei tahun lalu. Gelombang dukungan ini terjadi di tengah tekanan ekonomi yang melanda warga Australia: inflasi yang kembali merangkak naik, suku bunga yang tinggi, serta lonjakan harga bahan bakar akibat perang Iran. Hanson memanfaatkan situasi ini dengan menyalahkan imigrasi dan biaya energi hijau sebagai biang kerok.

Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese dari Partai Buruh berupaya meredam dampak tekanan ekonomi dengan memotong sementara cukai bahan bakar dan mendorong reformasi pajak untuk mengatasi keterjangkauan perumahan. Albanese menuding kebangkitan populisme dan “politik berbasis keluhan yang simplistis” sebagai reaksi terhadap ekonomi yang tidak lagi berpihak pada rakyat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Australia. Di Indonesia, wacana serupa tentang pembatasan imigrasi dan penguatan identitas nasional kerap muncul dalam diskursus politik, terutama saat tekanan ekonomi meningkat. Meskipun konteksnya berbeda—Indonesia bukan negara imigran—polemik antara multikulturalisme dan nasionalisme kultural tetap relevan, mengingat Indonesia sendiri adalah negara multietnis dan multiagama yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah gelombang populis seperti yang diusung Hanson akan terus menguat di Australia dan negara-negara Barat lainnya, atau justru mereda seiring pemulihan ekonomi. Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan inklusif dan pengelolaan ekonomi yang adil adalah kunci untuk mencegah polarisasi sosial yang berujung pada politik identitas sempit.