Qodari: Tak Ada Ruang Negosiasi untuk Hentikan MBG, Itu Kontrak Politik Prabowo

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukanlah kebijakan yang bisa dihentikan begitu saja, meskipun mendapat gelombang penolakan dari sebagian masyarakat. Menurut Qodari, MBG merupakan kontrak politik yang mengikat, bukan sekadar program teknis yang bisa dinegosiasikan.

Dalam wawancara di program Inside Story With Diana Valencia, CNN Indonesia, Selasa (16/6), Qodari menjelaskan bahwa MBG adalah visi dan misi yang dijanjikan Prabowo selama kampanye. "Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo," ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap aksi demonstrasi yang menuntut penghentian program tersebut.

Qodari membagi kritik terhadap MBG ke dalam dua kategori: politik dan teknokratis. Untuk kategori politik, ia menilai tidak ada ruang negosiasi. "Salah besar menurut saya kalau meminta Prabowo menghentikan program itu," katanya. Menurutnya, menghentikan MBG sama saja dengan meminta presiden mengingkari janji kampanye yang telah disampaikan kepada publik.

Di sisi teknokratis, Qodari mengakui bahwa ada ruang untuk perbaikan dan evaluasi. Namun, ia menekankan bahwa esensi program tidak boleh dihilangkan. "Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ," tegasnya. Ia juga mengingatkan para penolak MBG untuk tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, melainkan juga mempertimbangkan 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Prabowo berdasarkan program kerjanya.

Pernyataan Qodari ini mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam mempertahankan program unggulan Presiden. MBG dirancang untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun menuai kritik dari segi anggaran dan implementasi, pemerintah tampaknya berkomitmen untuk melanjutkan program ini sebagai bagian dari janji politik yang telah disampaikan.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan antara tuntutan politik dan kebutuhan teknokratis. Apakah kritik yang bersifat teknis akan didengar dan diakomodasi tanpa mengorbankan substansi program? Atau justru akan ada penyesuaian kebijakan di tengah tekanan publik? Jawabannya masih harus ditunggu, namun yang jelas, bagi Qodari, MBG bukanlah sekadar program, melainkan amanat politik yang harus dijalankan.