Jakarta Kembali Jadi Kota dengan Udara Terburuk Kedua di Dunia, Pemprov Siapkan 3 Jurus

Jakarta kembali menempati posisi kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Rabu pagi, 17 Juni 2026, berdasarkan data IQAir. Indeks kualitas udara (AQI) di angka 175 dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 mencapai 88,5 mikrogram per meter kubik menjadikan udara ibu kota masuk kategori tidak sehat.

Peringkat pertama ditempati Lahore, Pakistan dengan AQI 382, disusul Kinshasa (Republik Demokratik Kongo) di urutan ketiga dengan 163, dan Santiago (Chili) di posisi keempat dengan 153. Kondisi ini memicu imbauan bagi warga Jakarta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika terpaksa keluar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tiga strategi utama untuk menekan polusi. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa sektor transportasi menyumbang separuh dari emisi gas buang di Jakarta. Oleh karena itu, perluasan jangkauan bus Transjabodetabek menjadi prioritas, termasuk rute baru Blok M–Bandara Soekarno-Hatta, Blok M–Alam Sutera, dan Blok M–PIK 2.

Pramono menargetkan pengoperasian 10.000 bus listrik Transjakarta pada 2030 untuk mengurangi emisi dari transportasi. "Kalau itu bisa dilakukan, secara signifikan akan mengurangi kontribusi terhadap emisi," ujarnya dalam acara Townhall Meeting di M Bloc, Kebayoran Baru. Saat ini, konektivitas transportasi Jakarta telah mencapai 92 persen, menempatkan ibu kota di peringkat 17 dunia dan kedua di ASEAN setelah Singapura.

Selain transportasi, Pemprov DKI juga mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF (Intermediate Treatment Facility) di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. "Kalau itu bisa dilakukan, maka kontribusi yang signifikan akan mengurangi atau menurunkan kontribusi emisi yang ada di Jakarta," tandas Pramono.

Bagi warga Jakarta, kualitas udara yang buruk bukan sekadar angka. Paparan PM2.5 dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan kanker paru. Langkah Pemprov yang menggabungkan elektrifikasi transportasi publik dan pengelolaan sampah diharapkan mampu menurunkan konsentrasi polutan secara bertahap.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan partisipasi masyarakat. Apakah target 10.000 bus listrik pada 2030 dapat tercapai, dan apakah pembangunan ITF akan berjalan sesuai jadwal? Semua itu akan menentukan apakah Jakarta bisa keluar dari daftar kota paling berpolusi di dunia.