Yishun 10 dan Celah Warisan Bangunan Sehari-hari di Singapura
Baca dalam 60 detik
- Yishun 10, bioskop pertama di pusat perbelanjaan Singapura, terancam dibongkar untuk proyek baru, memicu perdebatan tentang pelestarian bangunan modern.
- Sistem konservasi Singapura dinilai terlalu kaku, hanya mengakomodasi bangunan monumental, sementara struktur sehari-hari yang sarat nilai sosial kerap terabaikan.
- Pakar arsitektur mendorong pendekatan bertahap dan adaptif, termasuk insentif dan reformasi kode bangunan, untuk menyelamatkan warisan era pembangunan nasional.

Rencana pembangunan kembali kawasan Yishun 10, kompleks bioskop pertama di Singapura yang beroperasi sejak 1992, kembali membuka luka lama dalam sistem pelestarian bangunan negara kota itu. Bangunan ikonik dengan desain futuristik—sempat dijuluki "roket yang mendarat di Yishun"—kini terancam digusur untuk proyek hunian dan komersial, meski masuk dalam daftar 100 bangunan modernis signifikan versi organisasi warisan Docomomo Singapura.
Yishun 10 bukan sekadar gedung bioskop. Dengan sepuluh layar di bawah satu atap, tempat ini memicu demokratisasi menonton film: dari kegiatan khusus di pusat kota menjadi rutinitas warga pinggiran. Hingga akhir 1993, lebih dari tiga juta pengunjung telah tercatat. Namun, nilai sosial dan sejarah yang melekat tidak cukup untuk menyelamatkannya dari pembongkaran. Kasus serupa menimpa kolam renang umum di Buona Vista dan Bedok yang ditutup meski memiliki keunggulan arsitektur dan menjadi ruang pembentukan memori kolektif warga.
Menurut Associate Professor Yeo Kang Shua dari Singapore University of Technology and Design (SUTD), masalahnya terletak pada pendekatan konservasi yang terlalu biner. "Pertimbangan arsitektural, historis, dan sosial sering diringkas menjadi satu pertanyaan ya-atau-tidak: apakah bangunan ini layak dilestarikan?" tulisnya dalam analisis yang dimuat CNA. Padahal, warisan budaya jarang bekerja sesederhana itu. Banyak bangunan era pembangunan nasional—seperti Yishun 10—memiliki nilai sosial dan historis yang kuat, tetapi tidak cukup monumental untuk masuk kategori konservasi penuh.
Singapura sebenarnya memiliki kerangka hukum yang luas. Undang-Undang Perencanaan mencakup bangunan dengan minat arsitektural, historis, atau estetika khusus. Undang-Undang Pelestarian Monumen bahkan menyebut signifikansi budaya, artistik, dan simbolis. Namun, mekanisme ini masih selektif dan terfragmentasi. Tidak ada jalur yang konsisten dan dapat diprediksi bagi bangunan yang berada di luar daftar konservasi formal tetapi tetap memiliki nilai autentik.
Yeo mengusulkan pendekatan bertahap: tidak semua bangunan perlu dilestarikan utuh, tetapi perlu ada opsi adaptasi cerdas, retensi parsial, atau integrasi desain yang menghormati struktur lama. Reformasi kode bangunan juga krusial. Persyaratan keselamatan kebakaran, aksesibilitas, dan beban struktural saat ini dirancang untuk konstruksi baru. Ketika diterapkan pada bangunan tua, biaya yang timbul sering kali mendorong pembongkaran. Padahal, sistem regulasi Singapura sebenarnya sudah mengizinkan desain berbasis kinerja—misalnya, analisis teknik kebakaran untuk memenuhi tujuan kode tanpa harus mengikuti preskripsi kaku. Logika ini perlu diperluas secara sistematis ke adaptasi ulang bangunan.
Selain aspek budaya, retensi bangunan juga menjadi isu lingkungan. Pembongkaran dan rekonstruksi menghasilkan jejak karbon dan limbah material yang besar. Adaptasi ulang justru memperpanjang umur struktur yang sudah ada. Contoh sukses adalah Delta Sport Centre, kompleks olahraga HDB yang dibangun 1979. Tanpa status konservasi, arsiteknya tetap mempertahankan bangunan asli sambil menambah fasilitas baru dan jalur publik. Proyek ini meraih penghargaan desain tertinggi Singapura pada 2025.
Bagi Indonesia, diskusi ini relevan mengingat banyak bangunan era pembangunan Orde Baru—seperti bioskop, pasar, atau stadion—yang memiliki nilai sosial serupa, namun kerap dibongkar tanpa kajian mendalam. Sistem konservasi di Indonesia pun masih terpusat pada bangunan kolonial atau cagar budaya resmi, sementara arsitektur modern awal kemerdekaan kerap terabaikan. Pelajaran dari Singapura menunjukkan pentingnya kerangka yang lebih fleksibel dan insentif bagi pemilik bangunan untuk mempertahankan, bukan sekadar menggusur.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan hanya apa yang harus dilestarikan atau dibongkar, tetapi dalam bentuk apa kita membiarkan masa lalu bertahan di tengah kota yang terus berubah. Akankah Singapura—dan negara-negara lain—mampu merancang sistem yang menghargai bangunan sehari-hari sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa?



