Diskusi Pancasila di UGM Ricuh: Tiga Menteri Dihadang Massa

Suasana diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Senin malam berubah menjadi ajang protes terbuka. Tiga anggota Kabinet Merah Putih—Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko—terpaksa meninggalkan lokasi lebih cepat setelah sejumlah mahasiswa merangsek naik ke panggung dan mengadang kendaraan mereka.

Acara yang digelar di auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) itu sejak awal berlangsung hangat. Namun ketegangan memuncak saat Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa kritik sebaiknya disampaikan secara langsung, bukan melalui media sosial. "Kalau mau kritik jangan di medsos, langsung saja di sini," ujar Budiman. Pernyataan itu memantik kemarahan audiens yang kemudian beraksi.

Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan mahasiswa naik ke panggung, mengambil alih pengeras suara, dan berteriak lantang. Tim keamanan UGM segera mengamankan tiga pembicara. Budiman berhasil dievakuasi, sementara Nusron dan Sudaryono yang hendak meninggalkan kampus diadang massa di pintu keluar GIK. Keduanya terpaksa turun dari mobil dan berdialog lesehan dengan mahasiswa.

Dialog darurat itu berlangsung alot, membahas alih fungsi lahan di Papua, kesejahteraan petani, dan kebijakan pertanian. Adu mulut antara mahasiswa dan petugas keamanan sempat terjadi, disertai saling dorong. Situasi baru mereda setelah Nusron dan Sudaryono berhasil meninggalkan kampus—Nusron menuju Mirota Kampus, Sudaryono ke arah Gejayan—dengan massa sempat mengejar kendaraan mereka.

Kericuhan ini mencerminkan ketegangan yang semakin nyata antara elite politik dan generasi muda Indonesia. Isu alih fungsi lahan dan kesejahteraan menjadi pemicu utama, terutama di kalangan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan agraria. Pengamat politik menilai bahwa insiden di UGM merupakan sinyal bahwa ruang dialog publik masih rapuh, dan kritik yang dianggap tidak tertampung di media sosial bisa meledak di forum terbuka.

Bagi pembaca di Indonesia, peristiwa ini mengingatkan bahwa demokrasi partisipatif membutuhkan saluran yang lebih inklusif. Pertanyaan yang mengemuka: akankah pemerintah merespons dengan membuka lebih banyak forum dialog, atau justru memperketat pengawasan terhadap kegiatan kampus?