KSP Buka Suara soal Kritik Mahasiswa: MBG Dievaluasi, Kampus Dilibatkan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara formal dalam pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini muncul setelah serangkaian kritik berbasis data dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang menilai sasaran penerima MBG belum presisi dan kualitas pelaksanaan di lapangan timpang.

Dalam diskusi tertutup di Malang, Minggu (14/6/2026), Dudung mendengarkan masukan dari tiga mahasiswa yang mewakili fakultas berbeda. Farhan Fariz Rizqullah, misalnya, menyoroti bahwa banyak daerah dengan angka stunting tinggi justru belum mendapat alokasi MBG secara memadai. Ia mendesak agar pemerintah memfokuskan anggaran pada wilayah dengan kerentanan gizi ekstrem, bukan menyebar secara merata tanpa prioritas.

Menanggapi hal itu, Dudung mengakui adanya disparitas kualitas implementasi antardaerah. Ia mencontohkan temuan makanan yang tidak habis dikonsumsi anak-anak sebagai indikasi ketidaktepatan sasaran. Pemerintah, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang MBG berdasarkan tiga pilar: standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Di luar soal MBG, mahasiswa Naufal Syahfahlevie Samosir dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan mengangkat isu regenerasi petani. Ia memaparkan bahwa mencetak petani mandiri dan adaptif memerlukan waktu 10 hingga 12 tahun. Tanpa strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda, pembangunan infrastruktur pertanian hanya akan sia-sia. Dudung membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia kini berusia di atas 40 tahun dan menekankan modernisasi teknologi sebagai kunci agar sektor agraria kembali diminati.

Isu lain yang mengemuka adalah hilirisasi riset. Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem menyoroti jurang antara kualitas riset akademik yang tinggi dengan rendahnya tingkat komersialisasi. Ia menuntut pemerintah menyediakan skema permodalan, bimbingan kewirausahaan, dan ekosistem yang memungkinkan inovasi mahasiswa bertransformasi menjadi startup. Jika tidak, kata dia, Indonesia hanya akan melahirkan talenta hebat yang berakhir sebagai pekerja korporasi tanpa nilai tambah baru.

Dudung mengibaratkan masalah ini seperti ide taktis di militer yang tak berguna jika hanya menjadi dokumen tanpa eksekusi. Ia menyebut hilirisasi sumber daya manusia sebagai tantangan nasional utama. "Banyak lulusan perguruan tinggi kita memiliki kompetensi luar biasa, namun begitu lulus mereka dihadapkan pada pertanyaan, 'Saya harus ke mana?'. Saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata masih terbatas," ungkapnya.

Hasil diskusi ini rencananya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan merumuskan kebijakan agar investasi pendidikan tinggi dapat menghasilkan nilai ekonomi riil. Pertanyaan besarnya, akankah keterlibatan kampus dalam pengawasan MBG dan dorongan hilirisasi riset mampu mengubah wajah program-program pemerintah yang selama ini kerap dikritik sebagai top-down dan tidak menyentuh akar masalah?