Waspada Hoaks Bansos Rp5,4 Juta: Kemensos Tegaskan Tidak Ada Link Pendaftaran Resmi
Baca dalam 60 detik
- Beredar di Facebook tautan palsu mengatasnamakan Presiden Prabowo yang menjanjikan bansos Rp5,4 juta bagi warga DTKS.
- Kementerian Sosial memastikan tidak pernah menerbitkan link pendaftaran bansos dan mengimbau masyarakat hanya menggunakan portal resmi.
- Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan digital yang memanfaatkan momen program bantuan sosial pemerintah.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8258254/original/075445200_1781330306-Tugas__34_.jpg)
Klaim menggiurkan soal bantuan sosial Rp5,4 juta dari Presiden Prabowo Subianto kembali beredar luas di media sosial. Sebuah unggahan Facebook pada 11 Juni 2026 mengajak warga mendaftar melalui tautan yang disertakan, dengan janji dana cair langsung ke rekening atau kantor pos. Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tegas membantah informasi tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.
Penelusuran terhadap tautan yang beredar menunjukkan bahwa situs tersebut meminta data pribadi seperti nama, provinsi, dan nomor Telegram. Modus ini mengarah pada pencurian data atau penyebaran malware, bukan program bansos resmi. Kemensos melalui pengumuman di laman resminya menyatakan tidak pernah membuat tautan pendaftaran bansos apa pun. โAkhir-akhir ini banyak beredar pesan berantai berisi link yang di dalamnya terdapat berita bohong terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial,โ tulis Kemensos.
Program bantuan sosial seperti Kartu Sembako (BPNT) dan PKH hanya diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar, proses pengusulan dilakukan melalui pemerintah daerah atau aplikasi resmi Cek Bansos, bukan melalui tautan sembarangan. Kemensos mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi.
Modus penipuan bansos bukanlah hal baru. Sejak tahun-tahun sebelumnya, oknum tak bertanggung jawab kerap memanfaatkan momen penyaluran bansos untuk menjebak korban. Kali ini, nama Presiden Prabowo digunakan untuk memberi kesan legitimasi. โMasyarakat harus lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kemensos,โ demikian pernyataan pihak kementerian.
Bagi warga Indonesia yang ingin memastikan status penerimaan bansos, pemerintah telah menyediakan portal resmi cekbansos.kemensos.go.id. Cukup dengan memasukkan NIK atau data Kartu Keluarga, proses pengecekan dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu, aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store dan App Store juga memungkinkan pengusulan data baru melalui menu Usul-Sanggah. Pendaftaran mandiri juga bisa dilakukan melalui Portal Perlinsos di perlindungan.kemensos.go.id/login-ikd.
Ke depannya, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur oleh tawaran bansos yang mengatasnamakan pejabat negara tanpa verifikasi. Pertanyaan yang perlu diajukan: seberapa siapkah literasi digital masyarakat Indonesia menghadapi modus penipuan yang kian canggih? Kemensos pun terus mengingatkan agar warga saling mengingatkan dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8260137/original/049177200_1781577811-85e0ad64-90bb-43b2-8598-c5cddd56d0bd.jpeg)
