BGN Bantah Keras Narasi Hoaks Pembagian Dana MBG untuk Presiden

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dengan tegas membantah narasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan dirinya, yang menuduh adanya pembagian keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut informasi tersebut sebagai hoaks yang tidak berdasar.

Narasi yang beredar di berbagai platform digital dan aplikasi percakapan itu juga menyebutkan nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Nanik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang tercantum dalam pesan tersebut. "Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Nanik, pencatutan nama pejabat publik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kerap terjadi untuk membangun narasi provokatif dan memancing reaksi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa praktik semacam ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu stabilitas sosial.

BGN menegaskan bahwa seluruh pernyataan resmi lembaga hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi, seperti keterangan pers, situs resmi, dan akun media sosial yang telah terverifikasi. Informasi yang beredar di luar saluran tersebut tidak dapat dijadikan rujukan yang sah. Nanik mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, serta memastikan kebenarannya melalui sumber resmi.

"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," ungkap Nanik. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dengan mengedepankan fakta dan tidak terpengaruh oleh konten manipulatif atau provokatif.

Bagi masyarakat Indonesia, maraknya hoaks yang mencatut nama pejabat publik menjadi pengingat pentingnya literasi digital. Di era informasi yang serba cepat, kemampuan memverifikasi berita sebelum menyebarkannya menjadi kunci untuk mencegah disinformasi. BGN sendiri berkomitmen untuk terus fokus menjalankan program pelayanan masyarakat sesuai amanat pemerintah, tanpa terganggu oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

Ke depan, BGN berharap masyarakat dapat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak jelas sumbernya. Pertanyaannya, apakah kesadaran publik akan bahaya hoaks sudah cukup kuat untuk menangkal serangan informasi semacam ini? Atau akankah kita terus melihat pola serupa di masa mendatang?