Pakistan Alami Tahun Terpanas Kedua dalam 65 Tahun, Ekonomi Terancam

Pakistan mencatat tahun 2025 sebagai tahun terpanas kedua dalam 65 tahun terakhir, dengan suhu rata-rata nasional mencapai 23,9 derajat Celsius—1,09 derajat di atas rata-rata jangka panjang. Data ini termuat dalam Economic Survey 2025-26 yang dirilis pemerintah Pakistan, Kamis (12/6), sekaligus menegaskan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial negeri tersebut.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 2025 mengikuti 2024 yang merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan di Pakistan. Dua tahun berturut-turut dengan suhu ekstrem ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Wilayah utara mengalami pemanasan paling tajam, dengan anomali suhu mencapai 1,24°C di Gilgit-Baltistan, 1,29°C di Khyber Pakhtunkhwa, dan 1,56°C di Kashmir yang dikuasai Pakistan—semuanya merupakan rekor tertinggi dalam 65 tahun.

Menurut survei tersebut, perubahan iklim bukan lagi ancaman abstrak bagi Pakistan, melainkan realitas yang harus dihadapi sehari-hari. Peningkatan suhu mempercepat pencairan gletser di Himalaya dan Karakoram, sekaligus mengubah dinamika monsun. Akibatnya, curah hujan monsun pada Juli-September 2025 tercatat 23 persen di atas rata-rata, menyebabkan banjir besar di berbagai wilayah. Padahal, total curah hujan tahunan justru tiga persen di bawah normal, menunjukkan ketidakmerataan yang ekstrem.

Ironisnya, Pakistan hanya menyumbang kurang dari satu persen emisi gas rumah kaca global saat ini dan sekitar 0,4 persen secara historis. Namun, negara itu tetap menjadi salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Survei tersebut memperingatkan bahwa banjir, kekeringan, dan gelombang panas akan semakin sering terjadi, mengancam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian dan menghidupi sebagian besar penduduk.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman yang jauh atau abstrak bagi negara ini, melainkan realitas yang ada saat ini,” demikian pernyataan dalam Economic Survey 2025-26.

Bagi Indonesia, pengalaman Pakistan menjadi pengingat bahwa negara tropis dan kepulauan juga berada di garis depan krisis iklim. Meskipun kontribusi emisi Indonesia lebih besar, kerentanan terhadap banjir, kekeringan, dan kenaikan muka air laut tidak kalah serius. Pola cuaca ekstrem yang makin tidak menentu—seperti yang dialami Pakistan—juga mulai terasa di berbagai daerah Indonesia, dari banjir bandang di Sulawesi hingga kekeringan di Nusa Tenggara.

Ke depan, Pakistan perlu mempercepat adaptasi infrastruktur dan sistem peringatan dini, sementara komunitas internasional didorong untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim. Tanpa aksi nyata, siklus bencana tahunan diprediksi akan semakin parah, menggerus pertumbuhan ekonomi dan memicu krisis kemanusiaan baru. Pertanyaan mendasar kini: apakah negara-negara berkembang seperti Pakistan dan Indonesia mampu bertahan tanpa dukungan global yang lebih besar?