Muhaimin Desak MBG Prioritaskan Daerah 3T: Bukan Sekadar Bagi Makan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar menjadi agenda bagi-bagi makanan, melainkan harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang menyasar langsung masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pernyataan itu disampaikan Muhaimin di Jakarta, Jumat (12/6/2026), menekankan urgensi ketepatan sasaran penerima manfaat agar dampak program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Muhaimin mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG yang kini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) harus merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui data tersebut, pemerintah memiliki peta akurat untuk menentukan prioritas, mulai dari daerah tertinggal, kantong kemiskinan ekstrem, hingga masyarakat miskin. “Daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan,” ujarnya, menegaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, Muhaimin menyoroti perlunya keselarasan MBG dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Menurutnya, ada dua aspek krusial yang harus diintegrasikan. Pertama, penerima MBG wajib diprioritaskan pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kedua, program ini harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi, bukan semata bantuan konsumsi jangka pendek.

Muhaimin optimistis perbaikan tata kelola yang dilakukan BGN akan memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden. Ia menilai kombinasi niat baik, tata kelola yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat menjadi fondasi penting. “Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG,” kata Muhaimin. Program ini diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru dalam rantai pasok bahan pangan.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi strategis. Dengan populasi besar dan ketimpangan antarwilayah yang masih lebar, keberhasilan MBG di daerah 3T bisa menjadi model bagi program bantuan sosial lainnya. Jika ekosistem pemberdayaan berjalan, petani dan UMKM lokal akan mendapat kepastian pasar, sementara masyarakat miskin tidak hanya kenyang, tetapi juga memiliki akses pada rantai nilai ekonomi. Namun, tantangan distribusi dan akurasi data di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi.

Ke depan, publik akan mengawasi apakah BGN mampu menjaga konsistensi data DTSEN dan menghindari kebocoran sasaran. Pertanyaan yang muncul: sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan petani dan UMKM lokal benar-benar terintegrasi dalam rantai pasok MBG? Jika tata kelola berjalan optimal, program ini berpotensi menjadi katalis pengentasan kemiskinan sekaligus penggerak ekonomi perdesaan.