Krisis Suksesi Kekaisaran Jepang: Tujuh Partai Setujui Revisi UU, Perempuan Boleh Pertahankan Status

Krisis suksesi di Kekaisaran Jepang memasuki babak baru setelah tujuh partai politik utama, termasuk Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, menyatakan dukungan terhadap draf revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran. Draf yang disusun oleh ketua majelis rendah dan tinggi parlemen itu bertujuan memperluas jumlah anggota keluarga kekaisaran di tengah kekhawatiran akan kelangsungan garis suksesi.

Dalam pertemuan yang melibatkan 13 partai dan kelompok politik di parlemen, Ketua Majelis Rendah Eisuke Mori mengungkapkan bahwa tujuh partai "secara umum setuju" dengan proposal tersebut. Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), oposisi terbesar di Majelis Tinggi, masih belum mengambil keputusan, sementara hanya segelintir partai kecil yang menentang. Mori, politikus senior LDP, menargetkan finalisasi draf pada pertemuan berikutnya, Rabu (11/6), dengan harapan undang-undang dapat disahkan sebelum masa sidang parlemen berakhir pada 17 Juli.

Dua perubahan utama dalam draf tersebut adalah: pertama, anggota perempuan keluarga kekaisaran diizinkan mempertahankan status kebangsawanannya meski menikah dengan rakyat biasa; kedua, keluarga kekaisaran diperbolehkan mengadopsi laki-laki dari 11 keluarga mantan cabang kekaisaran. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran 1947, hanya laki-laki yang memiliki kaisar dari garis ayah yang dapat mewarisi Takhta Krisan, dan anggota perempuan kehilangan statusnya begitu menikah.

Kondisi ini menyebabkan jumlah pewaris takhta terus menyusut. Saat ini hanya tersisa tiga orang: Adik Kaisar Naruhito, Putra Mahkota Fumihito (60), keponakannya Pangeran Hisahito (19), dan pamannya Pangeran Hitachi (90). Dengan jumlah yang sangat terbatas, kekhawatiran akan kepunahan garis suksesi kian nyata. Draf revisi juga menyebutkan bahwa keinginan anggota perempuan untuk mempertahankan atau melepaskan statusnya harus dihormati, namun masih membiarkan persoalan status suami dan anak-anak mereka tetap menggantung.

Langkah ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari usulan panel ahli pemerintah pada 2021. Panel tersebut saat itu tidak menyentuh isu apakah perempuan atau mereka yang memiliki garis keturunan ibu dari kaisar boleh naik takhta, dengan alasan masih terlalu dini untuk mengeksplorasi masalah tersebut. Keputusan untuk menunda pembahasan suksesi perempuan menunjukkan bahwa Jepang masih enggan mengubah tradisi patrilineal yang sudah berusia berabad-abad.

Bagi Indonesia, dinamika suksesi kekaisaran Jepang mungkin tampak jauh, namun memiliki relevansi dalam konteks sistem monarki konstitusional dan kesetaraan gender. Jepang, sebagai salah satu negara dengan tradisi kekaisaran tertua di dunia, menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan tuntutan modernitas. Keputusan untuk mempertahankan larangan perempuan naik takhta, sambil memperluas jumlah anggota melalui adopsi, menunjukkan kompromi yang hati-hati. Pengamat menilai bahwa tanpa perubahan yang lebih fundamental, masalah suksesi hanya akan tertunda, bukan terselesaikan.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah Jepang pada akhirnya akan mengizinkan perempuan naik takhta, atau justru memilih jalur adopsi sebagai solusi permanen. Dengan jumlah pewaris yang sangat terbatas, tekanan untuk melakukan reformasi lebih lanjut kemungkinan akan meningkat, terutama jika Pangeran Hisahito—satu-satunya pewaris laki-laki dari generasi muda—tidak memiliki keturunan laki-laki di masa depan.