Dapur MBG Terkonsentrasi di Jawa, Pelajar di Luar Jawa Terancam Tak Kebagian
Baca dalam 60 detik
- Lebih dari separuh dari 26.111 unit SPPG yang beroperasi per April 2026 berada di Pulau Jawa, menyebabkan ketimpangan layanan.
- Meski konsentrasi ini didasarkan pada jumlah penduduk miskin, beban operasional di luar Jawa melampaui kapasitas ideal 3.000 porsi per hari.
- Tanpa penambahan SPPG, pelajar di Papua, Sumatera, dan wilayah timur Indonesia berpotensi besar tidak menerima manfaat program.
Ketimpangan distribusi dapur makan bergizi gratis (MBG) mulai terkuak: lebih dari separuh unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terpusat di Pulau Jawa, sementara pelajar di luar Jawa berisiko besar tidak kebagian jatah. Data per 24 April 2026 menunjukkan dari total 26.111 SPPG yang beroperasi, tiga provinsi di Jawa—Jawa Barat (23,1%), Jawa Tengah (15,8%), dan Jawa Timur (14,7%)—menjadi lokasi utama, meninggalkan wilayah lain dengan jumlah unit yang jauh di bawah rata-rata ideal.
Konsentrasi ini memang tidak sepenuhnya tanpa dasar. Pemerintah menetapkan prioritas pada daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, dan per Maret 2025, sekitar 52,66% penduduk miskin nasional tinggal di Jawa. Analisis data menunjukkan korelasi positif antara jumlah SPPG dan angka kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, pendekatan ini mengabaikan satu variabel krusial: jumlah penerima manfaat, terutama pelajar, yang harus dilayani setiap hari.
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan batas maksimal 3.000 porsi per SPPG per hari untuk menjaga kualitas gizi dan ketepatan distribusi. Dengan asumsi tidak ada penambahan unit, perhitungan menunjukkan bahwa 15 provinsi berpotensi melayani lebih dari 3.000 porsi per SPPG. Kesenjangan paling ekstrem terjadi di Papua Pegunungan (19.278 porsi per SPPG), Papua Selatan (10.541 porsi), dan Papua Tengah (7.751 porsi). Artinya, satu dapur MBG di wilayah tersebut harus menangani beban tiga hingga enam kali lipat dari kapasitas ideal.
Ketimpangan ini semakin nyata ketika data diurai hingga tingkat kabupaten/kota. Hampir seluruh daerah di Jawa telah memiliki jumlah SPPG yang mencukupi untuk melayani pelajar setempat. Sebaliknya, wilayah Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih bergulat dengan unit yang terlalu sedikit. Beban operasional yang melampaui batas ideal tidak hanya mengancam kualitas gizi, tetapi juga ketepatan waktu distribusi—faktor kritis dalam program yang menyasar anak sekolah.
Menurut analis kebijakan publik, konsentrasi SPPG di Jawa memang wajar secara statistik karena mengejar efektivitas pengentasan kemiskinan. Namun, program MBG memiliki dimensi pemerataan yang tidak bisa diabaikan. “Fokus pada jumlah penduduk miskin memang logis, tapi kapasitas layanan harus disesuaikan dengan jumlah sasaran aktual, bukan hanya angka kemiskinan,” ujar seorang pengamat yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan bahwa tanpa penambahan SPPG di luar Jawa, kesenjangan akses akan terus melebar.
Temuan ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan, terutama mengenai jarak dan waktu tempuh antara SPPG dan sekolah penerima manfaat. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan rekomendasi lokasi pembangunan SPPG baru yang lebih tepat sasaran. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah segera menambah unit di luar Jawa, atau membiarkan ketimpangan ini berlarut-larut?
