Pemprov DKI Bedakan Nasib Jukir Liar: Warga Jakarta Dibina, Pendatang Dipulangkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak semua juru parkir liar yang terjaring operasi penertiban akan berakhir di meja hijau. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa nasib para jukir ilegal ini akan ditentukan oleh status kependudukannya: warga Jakarta akan dibina, sementara pendatang akan dipulangkan.

Operasi besar-besaran yang digelar di sejumlah titik, termasuk kawasan Monas, tidak hanya menyasar praktik parkir liar, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi program pembinaan tenaga kerja. Budi menjelaskan, petugas di lapangan tidak langsung melakukan penindakan pidana. Langkah pertama yang diambil adalah mendata dan memverifikasi identitas melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Jadi para jukir yang nanti tertangkap akan kita verifikasi data kependudukannya,” kata Budi usai memimpin apel gabungan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Bagi jukir liar yang terbukti bukan warga Jakarta, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memulangkan mereka ke daerah asal. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban sosial dan menekan angka pelanggaran serupa di ibu kota. Sementara itu, jukir ber-KTP Jakarta akan mendapatkan perlakuan berbeda: mereka tidak hanya dibina secara mental, tetapi juga diintegrasikan ke dalam program pelatihan kerja gratis yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi).

“Kalau memang dari Jakarta, akan ada kita lakukan beberapa pembinaan dan juga, ya akan kita lakukan pembinaan kepada mereka,” ucap Budi. Program pembinaan ini bersifat lintas sektoral, menggandeng Disnakertransgi, Dinsos, dan berbagai kantong pemberdayaan ekonomi milik Pemprov DKI. Tujuannya adalah memberikan akses informasi tentang pelatihan keterampilan dan lowongan kerja legal, sehingga para jukir dapat beralih profesi secara produktif.

Budi menambahkan, langkah humanis ini diharapkan dapat memutus rantai praktik premanisme berkedok jukir di ruang publik. “Kita akan lakukan pembinaan kepada mereka dan memberikan informasi terkait pelatihan dan peluang kerja yang ada di Pemprov DKI Jakarta,” tandasnya. Dengan pendekatan ini, Pemprov DKI tidak hanya menindak, tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang bagi warga Jakarta yang terjebak dalam pekerjaan informal ilegal.

Ke depan, efektivitas program ini akan menjadi ujian bagi komitmen Pemprov DKI dalam menekan parkir liar sekaligus memberdayakan warganya. Akankah para jukir benar-benar beralih ke pekerjaan formal, atau justru kembali ke jalanan setelah pembinaan? Waktu yang akan menjawab.