Konga Dorong Adopsi Stablecoin untuk Percepat Perdagangan Lintas Batas Afrika
Baca dalam 60 detik
- CEO Konga Group, Prince Ekeh, mendesak penggunaan stablecoin guna mengatasi hambatan pembayaran dan likuiditas dalam perdagangan antarnegara Afrika.
- Meski fintech Nigeria maju pesat, adopsi teknologi pembayaran baru di kalangan bisnis masih tertinggal dibanding konsumen, menghambat skala perdagangan.
- Regulator Nigeria seperti CBN dan SEC mulai membangun kerangka transparan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap aset digital dan mendorong inovasi.

CEO Konga Group, Prince Ekeh, menyerukan percepatan adopsi stablecoin sebagai solusi untuk memangkas hambatan pembayaran dan memperlancar perdagangan lintas batas di Afrika. Menurutnya, teknologi ini dapat menjadi katalis bagi bisnis untuk mengatasi kendala transaksi, meningkatkan akses likuiditas, dan menciptakan aktivitas komersial yang lebih mulus di seluruh pasar Afrika.
Dalam pernyataan yang dirilis akhir pekan lalu, Ekeh mengakui bahwa Nigeria telah mencapai kemajuan signifikan dalam transaksi digital dan inovasi fintech. Namun, ia menyoroti kesenjangan adopsi antara konsumen dan pelaku bisnis. "Adopsi teknologi pembayaran baru oleh bisnis masih tertinggal jauh di belakang penggunaan konsumen," ujarnya. Hal ini, menurut Ekeh, membatasi peluang untuk memperluas perdagangan dan memperkuat aktivitas lintas batas.
Ekeh menekankan bahwa stablecoin—mata uang kripto yang nilainya dipatok pada aset stabil seperti dolar AS—menawarkan cara praktis untuk mengatasi masalah lama dalam transaksi komersial modern. Ia membandingkan dengan kecerdasan buatan (AI) yang memiliki dua sisi: bernilai besar namun bisa disalahgunakan. "Fokusnya harus pada bagaimana memanfaatkan sisi positif teknologi untuk menciptakan produktivitas dan memecahkan masalah bisnis nyata," tegasnya.
Mengacu pada pengalaman Konga, Ekeh menjelaskan bahwa perusahaannya telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam infrastruktur untuk mengatasi tantangan operasional. "Dengan memanfaatkan likuiditas yang tersedia dan mengadopsi teknologi baru secara bertanggung jawab, kami mampu meningkatkan proses bisnis dan membuka peluang pertumbuhan baru," katanya. Langkah ini, menurutnya, menjadi contoh bagaimana bisnis dapat beradaptasi dengan perubahan lanskap pembayaran.
Meskipun optimistis, Ekeh mengakui bahwa kekhawatiran terhadap aset digital masih menjadi tantangan sah bagi bisnis, konsumen, dan investor di seluruh Afrika. Namun, ia menyambut baik upaya regulator dalam memperkuat transparansi dan pengawasan. "Baik CBN maupun SEC bekerja sama untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih terstruktur dan transparan," ungkapnya. Regulasi yang lebih kuat, lanjutnya, akan membangun kepercayaan dan mendukung adopsi teknologi pembayaran baru di berbagai sektor.
Perubahan perilaku konsumen juga menjadi perhatian. Ekeh mencatat bahwa masyarakat Nigeria semakin menerima pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari. "Bisnis harus berevolusi dengan kecepatan yang sama. Kita perlu meninggalkan asumsi lama tentang uang tunai," tegasnya. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi perdagangan Afrika hanya akan terwujud jika didukung infrastruktur yang lebih kuat, kejelasan regulasi, dan kepercayaan bisnis yang lebih besar.
Ke depan, Ekeh memperkirakan bahwa fase pertumbuhan berikutnya di Afrika tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh seberapa efektif organisasi menggunakan inovasi untuk memungkinkan perdagangan tanpa batas. Pertanyaannya, apakah regulator dan pelaku bisnis di Indonesia—dengan ekosistem fintech yang juga tumbuh pesat—dapat mengambil pelajaran dari langkah Nigeria dalam mengadopsi stablecoin untuk memperlancar perdagangan regional?



