Prabowo Terjepit di 2026: Rupiah Anjlok, Para Elit Politik Mulai Manuver

Pemilihan presiden Indonesia berikutnya masih tiga tahun lagi, tetapi panggung politik sudah mulai memanas sejak pertengahan 2026. Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tekanan berlapis: ekonomi yang melambat, nilai tukar rupiah yang terpuruk, serta kritik terbuka dari sejumlah tokoh yang sebelumnya bungkam. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemain lama yang mulai membangun kembali panggung politik mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya tiga nama besar kembali mencuri perhatian. Anies Baswedan, yang nyaris tak terdengar sejak kekalahannya di Pilpres 2024, kini aktif mengomentari kebijakan ekonomi pemerintah. Agus Harimurti Yudhoyono, menteri koordinator di kabinet Prabowo, justru melontarkan kritik pedas terhadap program-program unggulan presiden. Sementara itu, mantan presiden Joko Widodo bersiap melakukan tur nasional untuk mengerek elektabilitas putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Kemunculan kembali para tokoh ini bertepatan dengan memburuknya indikator ekonomi. Rupiah tercatat sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di Asia, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh ke level terendah sejak Mei 2021. Arus modal asing keluar deras, dan daya beli masyarakat terus tergerus. Banyak pengamat mengaitkan kondisi ini dengan belanja negara yang dinilai tidak efisien, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Merah Putih yang mengimpor ribuan truk asal India—keputusan yang kontroversial karena Indonesia memiliki industri otomotif yang mumpuni.

Anies, yang meraih 41 juta suara pada 2024, memanfaatkan momentum ini untuk kembali membangun relevansi. Dalam unggahan Instagram pada 20 Mei, ia menyoroti ketidakpastian ekonomi dan menuntut transparansi pemerintah. “Yang dibutuhkan pasar dan rakyat adalah kepastian, bukan ketenangan palsu,” tulisnya. Ia juga ikut campur dalam perdebatan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan mantan diplomat Dino Patti Djalal, dengan membela Dino. Menurut Boni Hargens, analis politik Universitas Indonesia, langkah Anies adalah kalkulasi matang untuk menarik pemilih kelas menengah perkotaan dan komunitas bisnis yang sensitif terhadap biaya impor dan ketidakstabilan finansial.

Yang lebih mengejutkan adalah kritik dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur. Dalam pidato di Bundaran Hotel Indonesia pada 17 Mei, AHY menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan—sebuah sindiran terhadap program food estate di Papua yang dituding menyebabkan degradasi lingkungan. Seminggu kemudian, ia menyinggung soal “ego sektoral” di kabinet yang membuat kementerian saling berebut anggaran. Para pengamat menilai pernyataan ini berani dan berisiko, mengingat gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak terbiasa dikritik oleh bawahannya. “Ini bisa menjadi investasi politik untuk memperbaiki citranya menjelang 2029,” ujar Sebastian Salang, analis politik. Boni Hargens menambahkan bahwa AHY sebelumnya sempat berharap menjadi calon wakil presiden Prabowo di 2029, tetapi peluang itu kini meredup, sehingga langkah menuju oposisi menjadi semakin rasional.

Di sisi lain, Jokowi bersiap melakukan tur nasional untuk mendukung Gibran dan PSI. Meski tak bisa lagi mencalonkan diri, pengaruh Jokowi masih signifikan. Kehadirannya di daerah-daerah bisa mengubah peta elektoral, terutama jika ekonomi terus memburuk. Pertanyaan besarnya: akankah manuver-manuver ini cukup untuk menggoyang posisi Prabowo, atau justru memperkuat koalisinya? Dengan tiga tahun tersisa, panggung politik Indonesia dipastikan akan semakin ramai.