Xi Kunjungi Pyongyang: China Ingin Kembali Kuasai Pengaruh di Semenanjung Korea
Baca dalam 60 detik
- Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, menandai upaya Beijing memulihkan pengaruh eksklusifnya di Pyongyang.
- Kunjungan ini terjadi di tengah persaingan China dengan AS dan penguatan hubungan Korea Utara-Rusia, yang telah mengurangi dominasi China sebagai mitra utama Korea Utara.
- Xi diperkirakan akan menawarkan bantuan ekonomi tanpa menekan denuklirisasi, sementara Kim berharap pengakuan sebagai negara nuklir dan keringanan sanksi.

Presiden China Xi Jinping dijadwalkan tiba di Pyongyang pada Senin (8/6) untuk kunjungan dua hari, langkah yang dinilai sebagai upaya Beijing mengembalikan pengaruh dominannya atas Korea Utara di tengah rivalitas dengan Amerika Serikat dan menguatnya poros Pyongyang-Moskow.
Ini adalah kunjungan pertama Xi ke Korea Utara dalam tujuh tahun terakhir. Pertemuan dengan pemimpin Kim Jong Un akan menjadi yang pertama sejak September lalu di Beijing, saat keduanya menghadiri parade militer bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Tidak ada agenda spesifik yang diumumkan, namun para pengamat internasional meyakini pembahasan akan mencakup kerja sama ekonomi, posisi bersama melawan tekanan AS, serta isu nuklir Semenanjung Korea.
Bagi China, kunjungan ini memiliki bobot strategis yang besar. Selama puluhan tahun, Beijing menjadi penyangga ekonomi dan diplomatik utama Pyongyang, termasuk dengan tidak sepenuhnya menegakkan sanksi PBB dan mengirimkan bantuan terselubung. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan itu mulai renggang setelah Korea Utara lebih memprioritaskan kerja sama dengan Rusia—mengirimkan pasukan dan senjata untuk perang di Ukraina—sebagai imbalan bantuan militer dan ekonomi.
Menurut Leif-Eric Easley, profesor di Universitas Ewha Seoul, kunjungan pemimpin China tidak pernah sekadar formalitas. "Xi akan berusaha menunjukkan bahwa China masih menjadi pemain kunci di kawasan," ujarnya. Sementara itu, Kwak Gil Sup dari One Korea Center menambahkan bahwa Xi ingin menegaskan "pengaruh atas Semenanjung Korea dan peran kepemimpinan di Asia Timur Laut" di tengah persaingan strategis dengan AS.
Dalam artikel yang dimuat harian Rodong Sinmun, Xi menyerukan penguatan kerja sama strategis China-Korea Utara untuk melawan "hegemoni dan politik koersif" serta mewujudkan dunia multipolar yang tertib. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Beijing dan Pyongyang memiliki kesamaan pandangan dalam menentang dominasi AS.
Bagi Kim Jong Un, dukungan Xi sangat krusial. Korea Utara tidak bisa hanya bergantung pada Rusia. Analis memperkirakan Xi akan menawarkan paket bantuan ekonomi berupa pengiriman beras dan pupuk, pembukaan kembali pariwisata kelompok China, serta proyek ekonomi bersama. Yang lebih penting, Xi kemungkinan tidak akan mendesak denuklirisasi secara terbuka, melainkan hanya berbicara samar tentang perdamaian dan stabilitas. Hal ini menjadi kunci bagi Kim yang ingin diakui sebagai negara nuklir dan mendorong pencabutan sanksi PBB.
Pekan lalu, Kim meresmikan pabrik baru untuk memproduksi bahan nuklir dan berjanji memperkuat kekuatan nuklir "secara eksponensial." Ia juga menyaksikan uji coba kapal perusak baru dan menyerukan percepatan pembangunan angkatan laut bertenaga nuklir. Adiknya, Kim Yo Jong, pada Minggu (7/6) menyebut tuntutan AS untuk denuklirisasi sebagai "mimpi pelarian yang anakronistis."
Sejak diplomasi dengan Trump gagal pada 2019, Kim telah menolak tawaran dialog dari AS dan Korea Selatan, serta fokus memperbesar dan memodernisasi arsenal nuklirnya. Meski demikian, pada September lalu ia menyatakan masih memiliki "kenangan pribadi yang baik" dengan Trump, namun mendesak AS menarik tuntutan denuklirisasi sebagai prasyarat.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara yang aktif dalam forum nonblok dan pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas kawasan Asia Timur. Eskalasi nuklir di Semenanjung Korea dapat memicu ketegangan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok global dan harga komoditas. Selain itu, Indonesia juga perlu mencermati apakah poros Beijing-Pyongyang-Moskow akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, termasuk di Laut China Selatan.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Xi mampu memulihkan pengaruh China tanpa harus mengorbankan hubungan dengan AS, dan apakah Kim akan bersedia berkompromi dalam isu nuklir demi bantuan ekonomi yang lebih besar. Satu hal yang pasti: kunjungan ini menandai babak baru dalam politik Semenanjung Korea yang akan terus menjadi sorotan dunia.


