Sinergi Fiskal-Moneter Diperkuat, Pemerintah dan BI Bertekad Kerek Rupiah ke Level Fundamental
Baca dalam 60 detik
- DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia sepakat mengintensifkan koordinasi kebijakan fiskal-moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan fokus pada pengelolaan APBN yang sehat, sementara BI mengandalkan suku bunga dan intervensi pasar.
- Gubernur BI Perry Warjiyo menawarkan bunga lebih tinggi pada pengelolaan kas pemerintah di bank sentral guna menjaga likuiditas dan mendukung stabilitas rupiah.
Rapat koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan Bank Indonesia pada Sabtu (6/6/2026) menghasilkan komitmen bersama untuk menjadikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Pertemuan yang digelar di kompleks parlemen ini menjadi sinyal bahwa otoritas fiskal dan moneter siap bergerak seirama setelah rupiah tertekan hingga menyentuh Rp18.010 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menegaskan bahwa kesepakatan ini bertujuan memastikan sinkronisasi kebijakan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia berjalan efektif. "Intinya mau memastikan koordinasi antar Menkeu dan Gubernur BI berjalan baik dalam sinkronisasi dan eksekusi kebijakan fiskal dan moneter," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan. Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya, yang baru beberapa bulan menjabat, akan memusatkan perhatian pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Hekal, APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan kinerja yang solid: defisit tercatat Rp180,4 triliun atau 0,70% dari PDB, sementara pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun dan belanja negara Rp1.365,4 triliun. Keseimbangan primer bahkan mencatat surplus Rp58,6 triliun. Angka-angka ini menjadi modal bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal di tengah tekanan nilai tukar.
Di sisi moneter, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% dan terus melakukan intervensi di pasar valas untuk meredam pelemahan rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengusulkan agar kas pemerintah kembali dikelola oleh bank sentral dengan imbal hasil yang lebih kompetitif. "Sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," jelas Perry. Langkah ini diyakini akan memperkuat operasi moneter dalam mendukung stabilitas rupiah.
Bagi investor, sinyal koordinasi ini menjadi angin segar. Hekal optimistis komitmen bersama akan memulihkan kepercayaan pasar. "Agar masing-masing mengoptimalkan perannya dalam menahkodai bidang masing-masing baik moneter dan fiskal dan saling mendukung upaya meningkatkan kepercayaan investor baik asing dan dalam negeri," katanya. Purbaya pun meyakini bahwa sinergi penuh akan mengembalikan rupiah ke level yang mencerminkan fundamental ekonomi. "Rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang," tegasnya.
Konteks domestik menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah belakangan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti penguatan dolar AS dan ketidakpastian global. Namun, dengan APBN yang relatif sehat dan komitmen kebijakan yang terpadu, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat daya tahan ekonominya. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah teknis seperti pengelolaan kas pemerintah di BI dan suku bunga yang lebih tinggi cukup untuk membalikkan sentimen pasar? Atau diperlukan terobosan kebijakan lain untuk menarik arus modal asing? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan, saat pasar menguji konsistensi implementasi kesepakatan ini.
