Konflik Iran 100 Hari: Gelombang Kejut Ekonomi Menerpa Asia Tenggara, dari Aspal Jalan hingga Harga Donat

Seratus hari sejak konflik bersenjata di Iran pecah pada akhir Februari lalu, dampaknya tidak lagi sekadar gejolak harga minyak dunia—melainkan telah merambah ke sektor-sektor paling dasar ekonomi Asia Tenggara, dari pembangunan jalan di Malaysia hingga secangkir kopi di warung pinggir jalan Indonesia.

Gangguan navigasi di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dan gas ke Asia, memicu efek domino yang melampaui sektor energi. Bahan baku berbasis minyak bumi seperti aspal, resin plastik, dan pupuk mengalami lonjakan harga yang dramatis. Di Malaysia, harga aspal—material utama pengerjaan jalan—melonjak sekitar 70 persen dari RM1.700 menjadi hampir RM2.900 per ton. Sementara itu, harga solar melambung lebih dari 80 persen. Kondisi ini memaksa kontraktor seperti Sukumar Subrayalu dari Sugu Construction untuk menyerap sendiri kenaikan biaya lantaran terikat kontrak harga tetap. "Perusahaan memperlambat ritme kerja, mengurangi jumlah alat berat, dan hanya memprioritaskan aktivitas kritis," ujarnya kepada CNA.

Malaysia mencatat 280 dari 855 proyek jalan dan pemeliharaan mengalami keterlambatan akibat melonjaknya biaya material dan solar, sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Maslan pada April lalu. Di Thailand, Asosiasi Kontraktor Thailand bahkan memperingatkan potensi gelombang proyek mangkrak karena biaya diesel, baja, dan pengiriman telah mencapai "level yang tidak berkelanjutan".

Di Indonesia, dampak konflik terasa nyata di sektor plastik dan pangan. Harga bahan baku plastik—terutama polipropilena—melonjak 90-100 persen sejak Februari, menurut Asosiasi Perusahaan Air Minum Nusantara (AMDATARA). Akibatnya, harga kemasan jadi seperti botol dan galon naik 28-48 persen. Ketua AMDATARA Karyanto Wibowo menyebut situasi ini "dinamis, dengan harga terus naik setiap 7-10 hari". Sejumlah pabrik skala menengah dan kecil sudah mengalami keterlambatan pengiriman hingga tiga pekan. Tanpa intervensi, harga air minum dalam kemasan berpotensi naik lebih dari 15 persen secara bertahap.

Lonjakan biaya produksi juga memaksa pengusaha kuliner menyesuaikan harga. Fuad Syukron, pemilik Doughmad Gourmet Donuts di Jawa Timur, menaikkan harga donat dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 per buah—kenaikan 14 persen. "Kami mulai merasakan kenaikan biaya bahan baku sejak akhir Februari, tetapi lonjakan terbesar terjadi pada April," katanya. Harga kemasan plastik yang digunakannya naik 67 persen. Kekhawatiran terbesarnya adalah daya beli masyarakat yang menurun, yang bisa berujung pada penurunan pendapatan.

Sektor pertanian pun tertekan. Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyebut situasi ini sebagai "sekakmat ekonomi" bagi petani kecil. Harga pupuk nonsubsidi seperti urea naik sekitar 5 persen, tetapi jika digabung dengan kenaikan biaya transportasi dan operasional alat mesin pertanian, total biaya produksi membengkak 20-30 persen. Sementara itu, harga jual gabah dan komoditas lain di tingkat petani cenderung stagnan. Sebagian petani mulai beralih ke pupuk organik atau beralih dari padi ke tanaman hortikultura yang lebih cepat memberikan hasil.

Peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Jose Ma Luis P Montesclaros, memperingatkan bahwa gangguan pasokan pupuk bisa memicu kenaikan harga pangan pokok. Petani mungkin mengurangi penggunaan pupuk sehingga menurunkan hasil panen, atau tetap menggunakan pupuk tetapi membebankan biaya tambahan ke konsumen. "Tidak semua negara mampu memberikan subsidi pupuk yang lebih besar di tengah harga yang melonjak," ujarnya.

Para ekonom menilai dampak konflik ini bersifat struktural, bukan sekadar fluktuasi normal. Ekonom ISEAS Jayant Menon menyebut biaya pengiriman dan asuransi akan tetap tinggi, sementara pasokan minyak dan petrokimia yang terkuras butuh waktu lama untuk pulih. Ia bahkan memperingatkan beberapa efek bisa menjadi "ireversibel", seperti rumah tangga yang jatuh miskin atau usaha yang bangkrut. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menambahkan, tekanan inflasi bisa semakin intensif jika pemerintah tidak lagi mampu mempertahankan bantalan fiskal, sementara pengurangan kapasitas produksi meningkatkan risiko PHK.

Dalam KTT ASEAN ke-48 pada Mei lalu, para pemimpin kawasan mengusulkan pembentukan cadangan bahan bakar regional dan mekanisme siaga ketahanan pangan untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz. Namun, bagi kontraktor seperti Sukumar, ketidakpastian harga material sudah mengubah keputusan bisnis. "Beberapa kontraktor menjadi lebih hati-hati dalam mengambil proyek baru," tuturnya. Pertanyaan besarnya kini: mampukah Asia Tenggara mempercepat diversifikasi sumber daya dan transisi energi hijau sebelum guncangan berikutnya tiba?