Prasetyo Hadi Buka Suara soal Pengganti Silmy Karim dan Peluang Said Iqbal Masuk Kabinet
Baca dalam 60 detik
- Istana memastikan belum ada keputusan soal pengganti Wakil Menteri Imipas Silmy Karim yang terseret kasus korupsi KPK.
- Menteri Agus Andrianto disebut masih mampu merangkap tugas wamen, sehingga proses suksesi tidak mendesak.
- Nama Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengemuka sebagai kandidat masuk Kabinet Merah Putih, dengan portofolio terkait ketenagakerjaan.
Pemerintah menegaskan belum memutuskan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang ditinggalkan Silmy Karim, usai ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tugas operasional kementerian tetap berjalan normal di bawah arahan Menteri Agus Andrianto.
“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6). Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi bahwa pengganti Silmy akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Silmy Karim resmi menyandang status tersangka bersama tujuh orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. KPK menjeratnya dengan Pasal 12e tentang pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan Pasal 12B terkait gratifikasi. Prasetyo menekankan agar pelayanan publik di Kementerian Imipas tidak terganggu oleh proses hukum yang tengah berjalan.
Di sisi lain, Prasetyo membuka peluang masuknya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih. Meski belum merinci posisi yang ditawarkan, ia mengisyaratkan bahwa jabatan tersebut akan sesuai dengan latar belakang Said Iqbal di dunia buruh dan ketenagakerjaan. “Ini masih dalam tahap diskusi,” kata Prasetyo singkat.
Kabar ini mencuat di tengah rencana pelantikan sejumlah pejabat baru pekan depan, termasuk pimpinan Badan Gizi Nasional. Prasetyo juga menyebutkan bahwa penyerahan surat kredensial duta besar negara sahabat akan digelar pada hari yang sama dengan pelantikan, namun forumnya dipisahkan. “Untuk efektivitas, kita rencanakan di hari yang sama,” ucapnya.
Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan akan menjadi sinyal politik yang menarik, mengingat Partai Buruh selama ini kerap menjadi pengkritik kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Jika terealisasi, langkah ini bisa memperluas basis dukungan politik sekaligus meredam potensi gejolak buruh. Namun, hingga kini Istana masih enggan membeberkan waktu pasti pelantikan.
