Prabowo Beri Lampu Hijau Perkuat KPK-Kejagung: Anggaran Tak Jadi Masalah

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berjanji akan memenuhi segala kebutuhan tambahan personel dan sumber daya bagi Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pernyataan itu disampaikan di tengah kekhawatiran publik terhadap maraknya penyelewengan dana publik, terutama yang menyangkut program prioritas pemerintah.

Dalam acara "Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition" di SICC Bogor, Rabu (3/6/2026), Prabowo secara langsung mempertanyakan kebutuhan masing-masing pimpinan lembaga. "Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," ujarnya, seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6/2026).

Prabowo bahkan memberi restu kepada Kejagung untuk menggunakan uang yang seharusnya disetor ke negara demi penguatan lembaga. "Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegasnya. Sikap ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, yang selama ini kerap dikeluhkan minimnya dukungan anggaran.

Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua pimpinan lainnya yang kini ditahan Kejagung. Prabowo mengakui keputusan itu berat, karena ia sendiri yang mengangkat mereka. "Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat," tuturnya. Namun, ia menegaskan tidak akan mentoleransi penyelewengan, terutama yang merugikan rakyat.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi luas. Penguatan KPK dan Kejagung diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi besar yang selama ini mandek. Investor dan pelaku usaha kerap menjadikan indeks persepsi korupsi sebagai salah satu pertimbangan investasi. Dengan komitmen Presiden yang jelas, iklim investasi di Indonesia berpotensi membaik, meski implementasi di lapangan masih perlu dibuktikan.

Prabowo juga menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus bersih dari praktik curang. "Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap program-program sosial yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat.

Ke depan, publik akan mengawal apakah janji penguatan lembaga hukum ini benar-benar terealisasi atau hanya retorika. Pertanyaan kritis yang muncul: seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar dana tambahan tidak justru disalahgunakan?