Prabowo Akui Berat Copot Pimpinan BGN: Saya Sedih, Tapi Rakyat Harus Jadi Prioritas

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa keputusan mencopot tiga pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) bukanlah langkah yang mudah. Dalam sebuah pidato di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (3/6), ia menyampaikan perasaan sedih dan berat hati karena harus mengganti orang-orang yang sebelumnya ia percayai untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanya sehari setelah pencopotan, ketiganya—Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung—ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi.

Prabowo menjelaskan bahwa ia telah menerima laporan mengenai indikasi penyelewengan di tubuh BGN beberapa waktu sebelum penggantian. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ia memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit. Hasilnya, ditemukan bukti yang cukup untuk mengambil tindakan tegas. “Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian,” tegasnya di hadapan ribuan peserta yang hadir, termasuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pengelola dapur MBG.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengutip pesan almarhum ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang mengingatkannya untuk selalu berpihak pada rakyat saat menghadapi kebingungan atau keraguan. “Mengganti mereka tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata ayah saya: ‘Prabowo, kalau bingung, berpihaklah pada rakyatmu’,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan hadirin. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam program prioritas nasional, meskipun harus mengorbankan figur yang dekat dengan presiden.

Keputusan ini menjadi sorotan karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di level pejabat tinggi. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. “Ini adalah ujian kredibilitas bagi pemerintahan Prabowo. Jika ditindaklanjuti dengan transparan, kepercayaan publik terhadap program MBG bisa pulih,” ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan agar proses hukum berjalan adil dan tidak bermuatan politis.

Ke depan, publik akan mengawal proses hukum terhadap ketiga tersangka. Pertanyaan besarnya adalah apakah kasus ini akan mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di BGN atau hanya berhenti pada level pimpinan. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan untuk memastikan program MBG tetap berjalan tanpa hambatan, sambil menjaga integritas tata kelola. Dengan penggantian pejabat baru, diharapkan program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.