Menolak Tekanan AS: Malaysia Pilih Modernisasi Militer Bertahap Tanpa Membebani APBN

Menolak tekanan Washington untuk meningkatkan belanja militer secara drastis, Malaysia menegaskan bahwa sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbatas, keputusan pertahanan tidak bisa semata-mata mengikuti permintaan sekutu. Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, dalam forum keamanan regional, menyatakan bahwa meskipun Amerika Serikat berhak meminta peningkatan anggaran, Kuala Lumpur memiliki pertimbangan domestik yang tidak bisa diabaikan.

Pernyataan itu muncul sebagai respons langsung terhadap seruan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang mendesak negara-negara sekutu di Asia untuk mengalokasikan hingga 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) bagi pertahanan, dengan dalih menandingi modernisasi militer China yang dinilai agresif. Namun, bagi Malaysia, angka tersebut dinilai tidak realistis mengingat postur fiskal dan prioritas pembangunan yang masih berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Keputusan Malaysia untuk tidak serta-merta mengikuti keinginan AS mencerminkan dilema klasik negara kecil di tengah rivalitas kekuatan besar. Di satu sisi, Kuala Lumpur membutuhkan modernisasi alutsista yang sebagian besar sudah uzur, namun di sisi lain, lonjakan belanja militer berisiko mengganggu keseimbangan fiskal dan memicu persepsi keberpihakan dalam persaingan AS-China. Sikap ini sejalan dengan doktrin netralitas yang selama ini dijaga Malaysia dalam hubungan internasional.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia menjadi cermin menarik. Jakarta juga menghadapi tekanan serupa untuk meningkatkan anggaran pertahanan, terutama setelah pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan belanja militer hingga 1,5% PDB. Namun, dengan rasio utang dan defisit yang perlu dijaga, Indonesia pun harus berhati-hati agar modernisasi tidak mengorbankan sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur. Malaysia menunjukkan bahwa penolakan diplomatik terhadap tekanan eksternal masih mungkin dilakukan tanpa merusak hubungan bilateral.

Analis pertahanan menilai bahwa pendekatan bertahap Malaysia justru lebih berkelanjutan. Dengan kenaikan anggaran yang moderat, Kuala Lumpur dapat memprioritaskan pembelian alutsista yang paling mendesak, seperti kapal patroli dan pesawat angkut, tanpa harus berutang besar. Meski demikian, tantangan tetap ada: alokasi 6 miliar ringgit untuk pengadaan aset baru masih jauh dari cukup untuk mengganti seluruh peralatan tua yang dimiliki.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah negara-negara Asia Tenggara lainnya akan mengikuti jejak Malaysia atau justru tunduk pada desakan AS. Jika tren perlawanan meluas, hal itu bisa mengubah dinamika aliansi keamanan di kawasan dan memperkuat posisi negara berkembang dalam menentukan prioritas pertahanan mereka sendiri.