Mendagri Tito Karnavian: Stabilitas Sulawesi Kunci Pemerataan Ekonomi Nasional

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan di Sulawesi merupakan prasyarat mutlak bagi pemerataan ekonomi, mengingat posisi wilayah tersebut sebagai jembatan penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur. Dalam silaturahmi bersama kepala daerah se-Sulawesi di Kendari, Sabtu (30/5/2026), Tito mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai fondasi pembangunan.

Menurut Tito, kekompakan antara kepala daerah dan Forkopimda menjadi kunci keberhasilan eksekusi program-program Presiden maupun inisiatif daerah. “Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain, termasuk program-program pemerintah pusat atau program kepala daerah, bisa dieksekusi baik kalau ada kekompakan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan tidak akan berjalan optimal.

Tito mengingatkan bahwa keamanan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan harus dirawat secara berkelanjutan. Ia membandingkannya dengan kesehatan: “Betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman.” Pengalaman konflik sosial di sejumlah daerah Sulawesi, menurutnya, menjadi pelajaran berharga tentang mahalnya harga stabilitas. Oleh karena itu, ia mendorong Forkopimda untuk mempererat komunikasi melalui pertemuan rutin dan kegiatan informal.

Selain memperkuat sinergi Forkopimda, Mendagri meminta para kepala daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan pengalaman penanganan konflik, FKUB terbukti efektif mencegah konflik berlatar belakang agama meluas menjadi gangguan sosial. Tito menekankan bahwa keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah. “Alokasi anggaran yang memadai penting agar forum ini bisa menjalankan fungsi komunikasi kepada umat agama masing-masing,” jelasnya.

Tak hanya FKUB, Tito juga meminta daerah mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik. Ia menegaskan bahwa setiap kerusuhan selalu melalui proses yang bisa diantisipasi. “Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah,” katanya. Pendekatan preventif ini dinilai lebih efektif dan lebih murah dibandingkan penanganan setelah konflik terjadi.

Bagi Indonesia, stabilitas Sulawesi memiliki dampak langsung terhadap konektivitas dan distribusi ekonomi nasional. Wilayah ini tidak hanya menjadi jalur logistik, tetapi juga pusat produksi komoditas strategis. Jika stabilitas terganggu, rantai pasok dari timur ke barat bisa terhambat, berimbas pada harga barang dan inflasi di daerah lain. Oleh karena itu, arahan Mendagri ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat serius menjaga Sulawesi sebagai wilayah penyangga ekonomi.

Pertemuan di Kendari juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta enam gubernur dan para bupati/wali kota se-Sulawesi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa isu stabilitas Sulawesi menjadi prioritas lintas kementerian. Ke depan, implementasi sinergi Forkopimda dan pengaktifan FKUB serta TPKS akan menjadi indikator keberhasilan menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Pertanyaannya, seberapa cepat kepala daerah merespons arahan ini dengan kebijakan dan anggaran konkret?