Hegseth Lunakkan Sikap soal China di Forum Shangri-La, tapi Tegaskan Komitmen AS di Pasifik

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memilih nada yang lebih hati-hati saat berbicara tentang China dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Shangri-La, Singapura, akhir pekan lalu. Ia menegaskan komitmen Washington terhadap keamanan kawasan Pasifik, namun menghindari pernyataan keras seperti tahun sebelumnya yang menyebut Beijing sebagai ancaman langsung.

Dalam forum yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies, Hegseth menyebut kawasan Indo-Pasifik memiliki implikasi mendalam bagi keamanan dan kemakmuran AS. Ia menekankan prioritas utama Washington adalah menciptakan keseimbangan kekuatan yang langgeng dan menguntungkan di Pasifik. Namun, ia juga mengakui adanya kekhawatiran yang sah atas pembangunan militer China yang bersejarah dan perluasan aktivitas militernya.

Perubahan nada ini terjadi hanya dua pekan setelah Presiden Donald Trump mengunjungi Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, Trump menyebut Xi sebagai "pemimpin besar" dan meramalkan "masa depan yang fantastis bersama." Hegseth, yang turut serta dalam kunjungan itu, mengatakan kedua pemimpin sepakat membangun hubungan konstruktif yang didasarkan pada keadilan dan timbal balik.

Meskipun nadanya lebih lunak, Hegseth tetap menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan China mendominasi Indo-Pasifik. Ia menyebut dominasi oleh satu kekuatan mana pun akan merusak keseimbangan regional yang ingin dijaga bersama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada détente diplomatik, persaingan strategis antara kedua negara adidaya masih berlangsung.

Di sisi lain, kritik muncul dari dalam negeri AS. Senator Tammy Duckworth, yang hadir sebagai bagian dari delegasi kongres, menuduh pemerintahan Trump terlalu akrab dengan China. Ia khawatir fokus AS teralihkan ke konflik lain di berbagai belahan dunia, sehingga mengorbankan komitmen di Indo-Pasifik. "Saya khawatir presiden kita mengambil kebijakan yang justru mengikuti keinginan Beijing," ujarnya di sela-sela konferensi.

Soal Taiwan, Hegseth menegaskan tidak ada perubahan status kebijakan AS. Namun, ia enggan berkomentar mengenai paket senjata senilai $14 miliar yang belum disetujui Trump. Presiden AS sebelumnya menyebut paket tersebut sebagai "alat tawar yang sangat bagus" dalam negosiasi dengan China. Sikap ambiguitas strategis ini terus menjadi sorotan, terutama karena China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Dalam pidatonya, Hegseth juga memuji negara-negara Asia yang meningkatkan belanja pertahanan, seraya mengkritik sekutu Eropa yang dianggap terlalu sibuk dengan retorika globalis. Ia menekankan pentingnya kemitraan berdasarkan kepentingan nasional yang konkret, bukan nilai-nilai idealis. Menariknya, ia sama sekali tidak menyebut perang di Ukraina atau Iran, yang menunjukkan pergeseran prioritas AS ke kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, yang negaranya dipuji Hegseth, mengingatkan pentingnya menjaga tatanan berbasis aturan internasional. Menurutnya, tugas semua negara, termasuk kekuatan besar, adalah merenovasi tatanan tersebut, bukan menghancurkannya. "Ketika aturan berlaku, negara kecil memiliki hak. Ketika aturan tunduk pada kekuatan, kedaulatan menjadi milik yang kuat," katanya.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan tanpa harus memihak. Pergeseran sikap AS yang lebih pragmatis terhadap China bisa menjadi peluang, namun juga tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua raksasa ekonomi tersebut. Pertanyaan yang mengemuka: akankah détente ini bertahan lama, atau hanya jeda taktis sebelum persaingan kembali memanas?