Pilkada Bangkok 2026: Tiga Calon Berebut Kursi Gubernur dengan Visi Kota Peluang
Baca dalam 60 detik
- Tiga kandidat utama—Chadchart Sittipunt, Chaiwat Sathawornwichit, dan Anucha Burapachaisri—resmi bertarung dalam pemilihan gubernur Bangkok yang digelar 28 Juni 2026.
- Masing-masing calon mengusung pendekatan berbeda: Chadchart mengandalkan rekam jejak dan program 'Bangkok works', Chaiwat fokus pada transparansi dan AI antikorupsi, sementara Anucha menawarkan tata kota yang nyaman dan akuntabel.
- Pilkada ini menjadi barometer politik Thailand, dengan target partisipasi pemilih di atas 60,7% dan implikasi bagi arah pembangunan ibu kota di tengah tantangan urban seperti polusi, banjir, dan biaya hidup.

Pemilihan Gubernur Bangkok 2026 resmi dimulai setelah Komisi Pemilihan Lokal membuka pendaftaran pada 28 Mei lalu, memicu pertarungan sengit antara tiga figur utama yang sama-sama menjanjikan transformasi ibu kota Thailand menjadi "kota peluang", meski dengan pendekatan politik dan kebijakan yang bertolak belakang. Lebih dari sekadar kontestasi lokal, ajang ini dipandang sebagai referendum atas masa depan Bangkok di tengah tekanan urban yang kian kompleks.
Komisi Pemilihan menetapkan masa pendaftaran berlangsung hingga 1 Juni, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada Minggu, 28 Juni 2026. Sebanyak 14 kandidat dari partai politik dan independen dipastikan ikut serta, namun perhatian publik tertuju pada tiga nama: Chadchart Sittipunt, mantan gubernur yang maju sebagai independen; Chaiwat Sathawornwichit atau 'Dr Joe' dari Partai Rakyat; dan Anucha Burapachaisri dari Partai Demokrat. Ketiganya langsung tancap gas setelah masing-masing mendapat nomor urut—Chadchart nomor 9, Chaiwat nomor 10, dan Anucha nomor 5.
Chadchart, yang mengundurkan diri demi mencalonkan kembali, mengusung konsep "Bangkok works" dengan tagline "kota yang menciptakan peluang, Tim Chadchart menciptakan harapan". Kampanye visualnya menggunakan LED raksasa di dekat jalan tol Chalerm Mahanakhon, menyoroti lebih dari 250 kebijakan yang berkelanjutan dari masa jabatannya. Fokus utamanya adalah masalah struktural perkotaan: kemacetan, banjir, birokrasi lamban, polusi PM2.5, trotoar, ruang hijau, serta tata kelola berbasis data. Gaya kepemimpinannya yang "tidak bertengkar dengan siapa pun" dan pendekatan kolaboratif menjadi nilai jual untuk menarik pemilih urban yang menginginkan stabilitas.
Sementara itu, Partai Rakyat menurunkan Chaiwat—dokter yang akrab disapa 'Dr Joe'—dengan platform "Bangkok mudah". Kampanye dimulai dengan bus listrik untuk menekankan visi kota modern dan transportasi publik. Kebijakan unggulannya mencakup tarif kereta listrik berdasarkan jarak (8-45 baht), pengurangan biaya hidup, dukungan bagi UKM dan pedagang kaki lima, serta digitalisasi layanan publik. Yang paling menonjol adalah janji "Bangkok transparan, AI tangkap korupsi"—sebuah sistem kecerdasan buatan untuk memantau pengadaan, anggaran, dan tender di Pemerintahan Metropolitan Bangkok (BMA) sejak awal, guna mencegah korupsi sistemik. Partai Rakyat berupaya merayu pemilih muda dan kelas menengah yang mendambakan reformasi dan teknologi.
Di kubu lain, Partai Demokrat mengusung Anucha dengan slogan "nyaman, bersih, dan betah" serta konsep "Bangkok, Mueang Fa Amorn dan lainnya". Didukung tokoh senior seperti Abhisit Vejjajiva dan Korn Chatikavanij, platform Anucha terbagi dalam lima pilar: perjalanan nyaman, kota bersih, kehidupan yang betah (termasuk persiapan masyarakat lanjut usia), pendapatan lebih tinggi, dan akuntabilitas penuh. Ia berjanji membuka data pengadaan BMA dan menggunakan aplikasi "Song Rath" untuk mendeteksi kejanggalan proyek kota. Demokrat berharap pengalaman partai dalam administrasi perkotaan mampu mengembalikan basis tradisional mereka di Bangkok.
Bagi Indonesia, dinamika pilkada Bangkok relevan sebagai cerminan tantangan kota besar di Asia Tenggara. Jakarta, yang juga bergulat dengan polusi udara, banjir, kemacetan, dan biaya hidup, dapat membandingkan pendekatan berbasis teknologi dan transparansi yang ditawarkan kandidat Bangkok. Penggunaan AI untuk pengawasan anggaran, misalnya, menjadi inovasi yang mungkin diadaptasi di Indonesia. Selain itu, partisipasi pemilih yang tinggi di Bangkok (target >60%) mengingatkan pentingnya kesadaran politik warga kota dalam menentukan kualitas tata kelola.
Pilkada ini bukan sekadar pertarungan individu, melainkan ujian atas model pembangunan ibu kota Thailand ke depan. Akankah warga Bangkok memilih kontinuitas bersama Chadchart, reformasi digital bersama Chaiwat, atau kembalinya pengalaman partai bersama Anucha? Hasilnya akan menjadi sinyal kuat bagi arah politik Thailand di tingkat nasional, terutama dalam menjawab tuntutan warga kota akan peluang dan kesejahteraan.


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/7473748/original/075472300_1780246716-IMG-20260531-WA0007.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2948819/original/006189000_1571911531-20191024-Sertijab_Menhan-Faizal_Fanani_7.jpg)