Skandal SAS di Afghanistan: Dugaan Kejahatan Perang Sengaja Ditutupi Demi Moral Pasukan

Seorang mantan kepala staf Pasukan Khusus Inggris (UKSF) mengungkapkan bahwa tuduhan kejahatan perang yang melibatkan unit elit SAS sengaja tidak dilaporkan ke polisi militer pada 2011 demi menjaga moral pasukan dan kelancaran operasi di Afghanistan. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang tertutup Independent Inquiry relating to Afghanistan yang baru dirilis ringkasannya pada Jumat lalu.

Menurut saksi yang disamarkan dengan kode N2252, keputusan untuk tidak merujuk kasus tersebut ke Royal Military Police diambil oleh direktur UKSF saat itu. Alasan utamanya adalah kekhawatiran bahwa penyelidikan formal akan mengganggu tingginya tempo operasi SAS yang tengah fokus memburu operator Taliban dan pembuat bom. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penyelidikan akan berdampak negatif pada moral pasukan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah asal-usul bukti yang sebagian datang dari resimen pasukan khusus rival. N2252 menyebutkan bahwa jika markas besar mempertanyakan laporan operasional pasukan, pesan yang akan sampai ke mereka adalah 'kami tidak percaya padamu'. Padahal, setiap perwira di militer Inggris memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan kejahatan perang kepada polisi militer.

Alih-alih melimpahkan kasus ke polisi militer, direktur UKSF memerintahkan tinjauan internal yang hanya memakan waktu seminggu. Tinjauan tersebut ditandatangani oleh komandan unit yang sama dan tidak menemukan bukti pelanggaran pidana. N2252 mengakui bahwa tinjauan internal dianggap lebih cepat dan bisa 'mengirim sinyal' kepada pihak yang bertanggung jawab atas operasi bermasalah.

Kesaksian lain dari perwira senior di markas besar, yang dikenal sebagai N1788, mengkritik cara SAS menjalankan operasi. Ia mengatakan bahwa seharusnya sudah jelas bagi komandan di Afghanistan bahwa ada yang tidak beres. Namun, ia mengklaim tidak pernah mendengar keluhan atau rumor tentang eksekusi di luar hukum, penanaman senjata, atau pemalsuan laporan. Klaim ini langsung dibantah oleh pengacara inquiry yang menunjukkan adanya kesaksian dari atasan N1788 yang justru membahas kemungkinan pembunuhan di luar hukum dan penanaman senjata.

Seorang perwira UKSF di Afghanistan, yang disamarkan sebagai N889, mengakui bahwa ia mungkin terlalu cepat mempercayai laporan operasional SAS. "Saya sepenuhnya menerima, melihat ke belakang setelah bertahun-tahun, bahwa mungkin saya harus mengambil sikap yang lebih keras. Saya mungkin naif membaca laporan ini, mempercayainya, dan melanjutkan," ujarnya.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dalam operasi militer, terutama ketika melibatkan pasukan khusus. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung, praktik penutupan kasus demi moral dan operasi bisa menjadi pelajaran bagi institusi pertahanan di negara mana pun. Transparansi dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk menjaga kredibilitas militer di mata publik dan mitra internasional.

Ke depan, publik menanti langkah konkret dari pemerintah Inggris untuk memastikan bahwa semua tuduhan kejahatan perang ditangani secara serius, tanpa memandang dampaknya terhadap moral atau operasi. Apakah sistem hukum militer Inggris mampu mengatasi tekanan internal dan mengungkap kebenaran?