AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Targetkan Otoritas Pengendali Selat Hormuz

Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, kali ini menyasar badan baru yang dibentuk Teheran untuk mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Langkah yang diumumkan pada Rabu (28/5) itu menargetkan Otoritas Selat Teluk Persia (Persian Gulf Strait Authority) serta siapa pun yang bekerja sama dengan lembaga tersebut, yang memungut biaya hingga 2 juta dolar AS per kapal untuk izin melintas.

Kebijakan ini menjadi babak terbaru dari kampanye tekanan ekonomi besar-besaran AS yang berlangsung bersamaan dengan operasi militer sejak perang pecah pada 28 Februari lalu. Tujuan utamanya: memaksa kepemimpinan Iran menyetujui kesepakatan damai dan membuka kembali jalur air yang menjadi lintasan seperlima minyak dan gas bumi dunia. Trump menyatakan bahwa kesepakatan sudah di depan mata, namun negosiasi masih berlangsung alot.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pernyataannya mengecam langkah Iran sebagai upaya pemerasan terhadap perdagangan maritim global. “Upaya terbaru militer Iran untuk memeras perdagangan maritim global adalah bukti bahwa ‘Economic Fury’ telah membuat rezim itu putus asa mencari uang,” ujarnya. Sanksi ini dijatuhkan di tengah melonjaknya harga energi dan biaya ekonomi lainnya akibat blokade Iran di Selat Hormuz, yang turut memberi tekanan politik pada Trump dan Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu Kongres.

Otoritas baru Iran itu dikelola oleh Garda Revolusioner, pasukan paramiliter berpengaruh di negara tersebut. Mereka mengklaim bahwa satu-satunya jalur aman untuk melintasi Selat Hormuz adalah koridor yang telah mereka tetapkan, dan setiap kapal yang menyimpang akan menghadapi serangan serta risiko besar. Praktik ini praktis membuat Iran memiliki kendali penuh atas salah satu titik tersempit perdagangan energi global.

Blokade Iran telah memicu kejutan energi di seluruh dunia. Harga minyak, gas, dan produk terkait melonjak tajam. Para ahli memperkirakan butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan bagi pengiriman dan harga untuk pulih setelah jalur air dibuka kembali. Sebagai respons, AS telah memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran selama lebih dari sebulan. Trump menegaskan blokade itu “akan tetap berlaku penuh sampai kesepakatan tercapai, disertifikasi, dan ditandatangani.”

Diplomasi antara Washington dan Teheran sendiri disebut-sebut sebagai yang paling intens dalam beberapa tahun terakhir, meskipun diiringi dengan aksi militer. Trump mengklaim Iran “bernegosiasi dalam kondisi kehabisan napas” dan kedua pihak mendekati kesepakatan. Namun, pernyataan itu muncul setelah militer AS melancarkan serangan terhadap lokasi peluncuran rudal dan kapal yang memasang ranjau, serta menembak jatuh drone serang Iran. “Mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” kata Trump dalam rapat kabinet. “Sejauh ini, mereka belum sampai di sana. Kami tidak puas, tapi kami akan puas—atau kami harus menyelesaikan pekerjaan ini.”

Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung terhadap harga energi domestik. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan pasokan global berpotensi mendorong kenaikan harga BBM dan biaya logistik. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dalam menyusun kebijakan subsidi energi dan antisipasi tekanan inflasi. Jika blokade berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia harus mencari sumber alternatif atau mempercepat transisi energi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah tekanan ekonomi dan militer AS cukup untuk memaksa Iran menyerah, atau justru akan memicu perlawanan lebih keras dari Teheran. Trump telah beberapa kali mengancam akan melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan, namun juga menarik kembali ancaman tersebut. Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, stabilitas harga energi menjadi taruhan politik yang tidak bisa diabaikan.